Jakarta – Badan Intelijen Negara (BIN) tidak lagi berada di bawah Koordinasi Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhulam). Hal itu diatur oleh Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020.
“Melepaskan BIN dari Kemenkopolhukam serta meletakkannya langsung di bawah Presiden adalah suatu keputusan yang sangat tepat,” kata Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksamana Muda TNI (Purn), Soleman B Ponto, dalam keteranganya, Sabtu (18/7/2020).
Menurut dia, BIN sebagai organisasi Intelijen memang sudah seharusnya berada langsung di bawah Presiden.
“Dengan sistem selama ini di mana BIN berada di bawah koordinasi Kemenkopolhukam, maka setiap laporan BIN harus selalu ditembuskan kepada Kemenkopolhukam. Akibatnya, laporan BIN kepada Presiden itu dapat bocor kemana-mana,” ujar dia.
Ia menjelaskan kedudukan BIN sebagai Badan Intelijen yang selama ini di bawah Menkopolhukam jika ditinjau dari ilmu intelijen merupakan hal yang keliru.
“Posisi BIN langsung dibawa Presiden itulah yang benar, sama separti posisi BAIS langsung di bawah Panglima TNI, posisi Kabik langsung dibawa Kapolri, posisi Jamintel langsung di bawah Jaksa agung,” jelas dia.
Menurut Soleman, Pepres nomor 73 tahun 2020 ini sudah sesuai dengan ilmu intelijen.
“Jadi dapat disimpulkan bahwa berubahnya kedudukan BIN menjadi langsung di bawah Presiden adalah suatu hal yang memang seharusnya begitu,” terang dia.
Seperti diketahui, pada Perpres 73/2020 tersebut, Presiden Jokowi mencabut peraturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 43 Tahun 2015.
Salah satu pasal yang berbeda dari aturan sebelumnya adalah Pasal 4, yang menyebutkan Kemenko Polhukam mengoordinasikan: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kejaksaan Agung; TNI; Polri; dan instansi lain yang dianggap perlu.
sumber: infopublik.id
Editor : Ari Kristyono
