Klaten — Sengketa informasi atas nama pemohon Sutarno, warga Wadasari, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terhadap badan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten selaku termohon terkait permintaan informasi salinan Keputusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 5 Juli 1985 Nomor 274/Pdt.G/1986/P/1986/P.N/Klt yang menjadi dasar terbitnya akte perkawinan saudaranya Nomor 477.2/3/IST/1986 akhirnya ditolak alias tidak diterima oleh Komisi Informasi Jawa Tengah.
Amar putusan tidak diterimanya penyelesaian sengketa informasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 009/PTS-A/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020. Permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima disebabkan pemohon tidak memiliki kedudukan legal standing sebagai pemohon.
“Kemarin kepada majelis Komisi Informasi Jawa Tengah saya minta dari aspek legal standing atau kapabilitas pemohon karena (informasi) yang diminta terkait data pribadi. Menurut saya (pemohon) harus pakai surat kuasa, apalagi data yang bersangkutan sudah meninggal,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Klaten Sri Winoto, usai memimpin Rakor rutin, di Pendopo Agung Setda Klaten, Senin (27/7).
Karena mengaku sebagai saudara, maka Sri Winoto yang juga Asisten Administrasi Setda Klaten itu mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi Jawa Tengah agar pemohon kalau ingin mengajukan informasi harus melengkapi surat kuasa dari ahli waris. Selanjutnya Komisi Informasi Jateng memberi kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi legal standingnya. Sidang penyelesaian sengketa informasi sendiri dilakukan sebanyak tiga kali, yakni tanggal 1 Juli, 8 Juli dan terakhir 14 Juli 2020 secara virtual.
“Pemohon mengaku sebagai adik dan bukan ahli waris. Komisi Informasi Jawa Tengah memerintahkan pemohon untuk melengkapi surat kuasa. Dalam sidang kedua pemohon hanya bisa melengkapi surat keterangan. Sampai sidang ketiga pemohon tidak bisa melengkapi surat kuasa, dan tidak bisa hadir dalam sidang. Ini bukan sengketa ahli waris, tapi terkait dokumen Keputusan Pengadilan Negeri yang menjadi dasar perkawinan kedua dari saudaranya dengan istri kedua yang diduga pemohon tidak sah,” jelas Winoto –seperti dilansir laman klatenkab.go.id.
Dalam amar putusan sidang penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 009/PTS-A/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 itu memutuskan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara quo. Selanjutnya permohonan penyelesaian sengketa informasi (pemohon) tidak dapat diterima. Amar keputusan ditandatangani Handoko Agung selaku Ketua Mejelis didampingi Sosiawan dan Slamet Haryanto selaku anggota. Sedang selaku panitera pengganti ditandatangani Fani Khaqunnisa’.
