Timlo.net – Pemerintah diharapkan lebih serius dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pendidikan pada masa pandemi, agar para pelajar mendapat kepastian dalam memperoleh hak pendidikannya. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah membuat data akurat tentang pelajar terdampak pandemi Covid-19 agar kebijakan yang dijalankan memastikan semuanya mendapat hak akan pendidikan.
“Data akurat akan menjadi fondasi bagi penyusunan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ), memberi bantuan yang tepat penerima dan tepat guna,” kata Puan, Kamis (27/8), sebagaimana diberitakan di laman dpr.go.id.
Puan menyampaikan, pandemi Covid-19 memberi dampak luas pada semua sektor. Banyak orang mengalami penurunan penghasilan, bahkan sampai ada yang kehilangan pekerjaan.
Di saat bersamaan, ada perubahan model belajar yang semula tatap muka di sekolah, menjadi PJJ yang membutuhkan fasilitas tambahan seperti internet dan perangkat pendukungnya.
“Pelajar di Indonesia membutuhkan akses internet, membutuhkan kuota internet maupun pulsa untuk dapat mengikuti pelajaran daring. Tapi, belum semua pelajar bisa mengakses internet karena keterbatasan,” ungkap Puan.
“Pada sisi lain, tenaga pendidik juga harus melakukan berbagai penyesuaian metode pembelajaran di masa darurat ini. Pemerintah juga harus memastikan skema penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk membantu siswa mendapat kuota internet berjalan dengan baik,” lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Puan menegaskan, DPR RI sangat berharap pemerintah dapat melakukan terobosan untuk penyesuaian sistem pendidikan nasional pada masa darurat akibat Covid-19. Kebutuhan pelajar juga bertambah sehingga menuntut tenaga pendidik meningkatkan keterampilannya, salah satunya penguasaan teknologi digital.
“Pembangunan sumber daya manusia Indonesia jangan sampai terhambat karena pandemi Covid-19. Nasib Indonesia ke depan ditentukan generasi muda yang saat ini tetap berjuang menjalani pembelajaran jarak jauh di masa pandemi,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut.
“Pemerintah juga harus mampu memberikan solusi bagi para pelajar yang karena kendala geografis dan keterbatasan infrastruktur telekomunikasi belum bisa mengikuti proses pembelajaran. Pendidikan adalah hak setiap anak yang harus dipenuhi demi masa depan bangsa dan negara Indonesia,” sambungnya.
Puan pun mengapresiasi para Anggota DPR yang sudah menyediakan akses WiFi di rumah aspirasi daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Saya berharap semua Anggota DPR ikut membantu menyediakan akses wifi untuk kegiatan belajar mengajar masyarakat,” beber Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 tersebut.
Sumber: dprri
Editor : Wahyu Wibowo
