Timlo.net – Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan ikut kontestasi pilkada harus cuti di luar tanggungan negara serta melepaskan hak-hak fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
Sesuai ketentuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menugaskan untuk melaksanakan tugas kepala daerah yang cuti karena mengikuti Pilkada 2020. Sebanyak empat penjabat sementara (pjs) gubernur dan 119 pjs bupati, dan 14 pjs walikota akan bertugas mulai 26 September 2020 agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan.
“Kemendagri menugaskan 4 pjs Gubernur dan 133 Pjs bupati/walikota dalam Pilkada 2020,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9), sebagaimana diwartakan di laman infopublik.id.
Dia menguraikan, langkah kebijakan ini harus diambil oleh pemerintah pusat, karena tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah berada pada pemerintah pusat sebagai kesatuan pemerintahan.
Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas kepala daerah yang cuti karena pilkada. Tugas dan wewenang Pjs diatur melalui Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018.
Pjs memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan pilkada yang definitif serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (perda) dan dapat menandatangani perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri, serta melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.
Selain hal tersebut, Pjs juga mempunyai tugas menjalankan kebijakan strategis yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain menjalankan upaya penanggulangan penyebaran Covid-19.
Pjs dapat mengambil langkah-langkah yang sinergis serta penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19, serta penanganan dampak sosial dan ekonomi di daerah.
Sumber: infopublik
Editor : Wahyu Wibowo
