Wonogiri – Deklarasi kampanye damai Pilkada Wonogiri yang sedianya diadakan di kantor KPU Wonogiri akhirnya gagal dilaksanakan, Sabtu (26/9).Sebab,dua paslon bersengkata tentang penggunaan kata “Nyawiji” di dalam jargon APK cetak yang digunakan kuhu Paslon Harjo.
“Di dalam berpolitik harus mengedepankan etika dan moralitas. Selain itu perlu menghargai inovasi politik masing-masing pihak. Sebab, kata “nyawiji” setelah melalui proses pendalaman dan pemikiran yang panjang,” ungkap Cabup Joko Sutopo kepada wartawan di Wonogiri.
Menurut dia, kata Nyawiji identik dan melekat dengan sosok Bupati Wonogiri selama ini. Dia menyebut paslon Harjo sebelumnya menggunakan jargon “Ngabekti Wonogiri Mukti”. Namun setelah pengundian nomor urut, 24 September lalu, pasangan Harjo menggunakan jargon “Saiyeg Saeka Kapti Nyawiji Milih Nomer Siji”.
Dia menyatakan,bahwa telah lama menggunakan kata “nyawiji” sebagai jargon dan identitas yang mereka bangun selama ini. Adapun jargon yang selalu digunakan Bupati Joko Sutopo, yakni “Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri”.
“Itu identitas, simbol,jadi tidak sesederhana itu. Maksud kami ini bicara etika moral. Kalau merunut pakar hukum, derajat hukum tertinggi adalah etika. Maka, kami dalam hal ini tidak bersedia menandatangani deklarasi kampanye damai. Karena apa, secara psikologis politik kami belum merasa mendapatkan satu kondisi seperti yang diharapkan. Ada sesuatu yang perlu kami lakukan sebagai otokritik,”jelasnya.
Sementara itu, Cawabup nomor urut 1 (Harjo) Joko Purnomo menambahkan, bahwa pihaknya tetap menggunakan kata “nyawiji” dalam jargonnya.Terkait sengketa tersebut belum ada keputusan.
“Kalimatnya jangan diputus-putus. “Saiyeg Saeka Kapti Nyawiji Milih Nomer Siji” itu filosofi iman orang Jawa,” terangnya.
Menurut dia, kalimat “Saiyeg Saeka Kapti” bermakna bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing. Sedangkan “nyawiji” artinya antara yang dipikirkan diucapkan dan dilakukan menjadi satu.
Lebih lanjut Joko Purnomo mengatakan, tidak ada masalah jika menggunakan kata tersebut karena tidak dipatenkan. Sebab, kata tersebut milik orang banyak.
“Desain dan penggunaan hurufnya berbeda. Ketika spanduk dipasang gambarnya nanti juga berbeda,” imbuhnya.
Dia menampik jika soal itu adalah sengketa. Joko mempersilakan KPU yang memutuskan karena KPU punya parameter obyektif, yaitu undang-undang dan peraturan. Oleh sebab itu, tidak ada yang perlu didiskusikan lagi.
“Tinggal KPU memutuskan, diterima, dicetak, selesai. Jadi sebenarnya tidak ada sengketa. Saya menyakini akan selesai dan ada titik temu. Maka sekali lagi itu tergantung KPU,” imbuhnya.
Editor : Ari Kristyono
