Timlo.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta skema pemberian vaksin kepada masyarakat diperhitungkan dengan detail. Presiden memerintahkan agar hal tersebut direncanakan secara detail sejak awal.
“Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang yang divaksin pertama, semuanya harus terencana dengan baik,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi video mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PCPEN), Senin (28/9), di Istana Merdeka, Jakarta.
“Sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan,” tambahnya.
Untuk saat ini, Jokowi minta penambahan covid-19 terus ditekan seminimal mungkin. Upaya pengobatan Covid-19 harus mengacu pada standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Ini penting sekali, sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi,” terangnya.
Menurut dia, berdasarkan laporan yang diterima, tingkat kesembuhan Covid-19 di Indonesia adalah 73,76 persen, sedikit lebih rendah dari tingkat kesembuhan dunia, yaitu 73,85 persen. Sementara data kematian per 27 September adalah 3,77 persen, mengalami penurunan dari bulan sebelumnya yang mencapai 4,33 persen.
“Rata-rata kasus aktif di Indonesia itu 22,46 persen, sedikit lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23,13 persen. Saya kira ini baik untuk terus diperbaiki lagi,” jelas Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan Komite PCPEN untuk menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dalam menangani penyebaran Covid-19.
“Perlu saya sampaikan sekali lagi kepada Komite (Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, red) bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kabupaten, dan kota,” ungkapnya.
Ditambahkan, pembatasan berskala mikro, baik di tingkat desa, kampung, RW, RT, kantor, atau pondok pesantren akan lebih efektif.
“Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita generalisir satu kota atau satu kabupaten, apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang,” ujar Presiden.
Editor : Dhefi Nugroho
