Timlo.net – Butuh protokol kesehatan (prokes) khusus dalam menangani kasus penyebaran covid-19 di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Butuh kerja sama antara pemerintah dengan ulama dan pengelola ponpes.
“Kuncinya ada di para kiai, nyai, sesepuh. Kemudian peran Kemenag menjadi penting, ulama bisa bertemu untuk sama-sama buat aturan protokol di pesantren,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dilansir dari laman jatengprov.go.id, Kamis (1/10).
Ganjar mengatakan potensi penyebab penularan Covid-19 juga penting untuk diketahui oleh masyarakat pesantren. Untuk itu, dibutuhkan kader yang dilatih untuk memberi edukasi dan menambah literasi.
Nantinya, para kader tersebut didampingi oleh Dinas Kesehatan setempat dan organisasi seperti RMI hingga Asosiasi Para Gus (Asparagus).
“Terus kemudian protokolnya dibuat. Nah setelah itu nanti akan kita ketahui kekurangannya apa, Ya mari pemerintah membantu. Maka butuh kerja sama, antara pengelola ponpes dengan pemerintah,” jelas Ganjar.
Selain itu, munculnya ketakutan pada masyarakat pesantren mengenai stigma orang yang terpapar Covid-19 juga harus segera diubah.
“Ini penting, karena kalau enggak akan menjadi keresahan. Maka kita mesti jaga perasaan dan kepada para ulama-ulama, memang penting untuk kita bicara,” tegasnya.
Di Jawa Tengah, Ganjar mengatakan pengecekan penerapan protokol kesehatan terus dilakukan hingga hari ini. Secara khusus, gerakan Jogo Santri terus digencarkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.
“Di Jateng sudah mulai namanya jogo santri, jogo kiai, pak Wagub Gus Yasin udah jalan meskipun belum semua,” sebut Ganjar.
Ganjar menegaskan penanganan Covid-19 di Pesantren harus dilakukan dengan cepat mengingat ponpes menjadi salah satu tempat yang berpotensi menjadi klaster.
“Sebenarnya itu terjadi ya sama kaya di kantor juga, maka jangan kemudian diberikan stempel-stempel yang berlebihan, maka kita siap untuk membantu,” tandasnya.
Editor : Ari Kristyono
