Boyolali — Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut–turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan apresiasi Menteri Keuangan. Apresiasi dengan pemberian penghargaan diserahkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten dan diterima langsung Bupati Boyolali Seno Samudro, di Rumah Dinas Bupati Boyolali, Kamis (15/10).
Bupati Seno Samodro menyampaikan terima kasih dan berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan. Karena dengan adanya prestasi opini WTP, pembangunan di Kabupaten Boyolali dapat berjalan dengan efektif.
“Kemungkinan korupsi di Boyolali mendekati nol. Jadi masyarakat tidak usah ragu, ini sudah menyangkut sistem. Kalau tidak ada sesuatu yang besar insyallah tahun depan idem (sama) juga. Dan tadi saya mendengar langsung dari ibu Menteri menyampaikan rasa bangganya agar prestasi Boyolali ini dipertahankan terus,” ujar Bupati Boyolali Seno Samudro –seperti dilansir laman boyolali.go.id.
Hal senada juga diungkapkan Kepala KPPN Klaten, Taufiq Widyantoro. Pihaknya menilai kinerja penyaluran dana desa yang semua telah tersalurkan.
“Untuk Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Boyolali semua sudah tersalur. Dari 261 desa semua sudah tersalurkan,” tegasnya.
Artinya, sebesar Rp 216.981.458.000 pagu Dana Desa untuk 261 desa di Kabupaten Boyolali semua sudah tersalurkan 100 persen. Sedangkan untuk Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 131.001.314.000 dapat terealisasikan 93 persen sejumlah Rp 122.608.327.518.
