Karanganyar — Penghapusan sanksi administrasi denda pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya menekan besarnya piutang pajak, bakal berakhir di 31 Desember 2020. Sebab mulai 1 Januari 2021, urusan wajib tersebut kembali ke aturan semula. Termasuk pengenaan denda bagi wajib pajak terlambat membayar.
“Sesuai aturan, denda itu dihitung 2 persen dari besaran pajak reguler. Semakin lama semakin besar dendanya karena diakumulasi per bulan terlambat,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Kurniadi Maulato kepada wartawan, Jumat (13/11).
Ia mengatakan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif denda pajak tersebut berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2020. Pemerintah berharap respons positif dari wajib pajak dengan melunasi pajaknya yang terutang menahun. Namun faktanya, itu dirasa tidak signifikan.
“Di APBD perubahan sudah diturunkan targetnya menjadi Rp 26 Miliar. Realisasi sampai sekarang baru tercapai Rp 25 Miliar,” katanya.
Berdasarkan catatan KR, BKD Karanganyar membagikan SPPT PBB P2 tahun 2020 sebanyak 439.813 lembar. Target pelunasan 439.813 lembar itu ditetapkan Rp 30.277.354.350. Jumlah ini dikurangi pada APBD perubahan 2020 akibat melemahnya daya beli masyarakat seiring pandemi Covid-19. Tak hanya target perolehan PBB yang diturunkan, namun secara keseluruhan pendapatan daerah. Kurniadi mengatakan, target pendapatan asli daerah pada 2020 turun sampai 15,4 persen.
“Dengan pembebasan denda ini tidak lantas wajib pajak tergugah dan sadar melunasi PBB nya,” katanya.
Kurniadi meyakini, wajib pajak yang membandel akan menunaikan kewajibannya itu. Terutama saat memenuhi berkas syarat administratif di urusan terkait. Misalnya saat jual beli rumah yang menuntut PBB beres.
Lebih lanjut dikatakannya, Pemkab juga sempat memberlakukan relaksasi pajak bagi tempat usaha di masa pandemi.
Editor : Wahyu Wibowo
