Timlo.net – Sebanyak 133 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan adanya permohonan sengketa ke MK, Pilkada Serentak 2020 belum berakhir.
“Untuk PHPU gubernur 5, bupati 114, Wali Kota 14 permohonan. Totalnya 133,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar, dalam keterangannya, Kamis (24/12), sebagaimana diberitakan di laman infopublik.id.
Bawaslu RI dan jajaran akan menghadapi sengketa tersebut. Meski bukan pihak yang digugat, namun Bawaslu tetap mempersiapkan diri.
“Jajaran Bawaslu diminta menyiapkan dokumen atau bukti yang diperlukan untuk menghadapi sengketa. Apalagi, sengketa di MK adalah final performance. Artinya, Pilkada belum usai,” tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan terdapat 123 permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU), untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari.
“Sebanyak 123 permohonan, 1 pemilihan gubernur, 13 pemilihan wali kota, 109 pemilihan bupati,” ujarnya.
Sumber: infopublik
