Timlo.net — Presiden Joko Widodo meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional di Jakarta, Selasa (11/12).
“Dengan Kebijakan Satu Peta ini, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa diselesaikan,” kata Presiden Jokowi.
Ia menyebutkan, dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah imaka a semakin sadar di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Ia mencontohkan, di Kalimantan 19,3 persen wilayah itu masih ada tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Kepala Negara menyebutkan adanya penyatuan peta merupakan kemajuan. Ada ini ada 83 peta tematik dari 85 peta tematik sudah diintegrasikan dan dikompilasi.
Hadir dalam acara itu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin, para kepala daerah. Hadir juga Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.
Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai acuan perbaikan data masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII. PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.
Badan Informasi Geospasial bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan Kebijakan Satu Peta bisa keluar pada 2018. Konsep kebijakan satu peta meliputi satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal.
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tidak hanya berdampak pada kepastian investasi, juga pencegahan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, permasalahan kependudukan (transmigrasi) dan data lainnya yang harus mengacu pada satu peta.
Sumber: Antara
Editor : Marhaendra Wijanarko
