Timlo.net – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau pelaksanaan pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Rabu (13/1).
Sebelumnya, dia mendapat laporan dari Kepala Kantor Regional VI PT POS Jateng-DIY, Arifin Muchlis bahwa ada sejumlah kepala daerah yang meminta penundaan pembagian BST hingga masa pemberlakuan PPKM selesai.
“Ada beberapa Buati/Wali Kota yang meminta penundaan pembagian BST setelah masa PPKM selesai. Padahal targetnya ini harus cepat pak,” kata Arifin.
Mendengar itu, Ganjar dengan tegas menolak permintaan itu. Menurutnya, PPKM tidak boleh menjadi alasan penundaan pemberian hak yang sudah ditunggu masyarakat.
“Ada laporan dari PT POS, sejumlah kepala daerah ragu untuk melakukan pembagian BST karena sedang PPKM. Saya tegaskan nggak usah ragu, tetap saja dibagi. Tidak perlu menunggu PPKM selesai, hanya saja harus dibatasi,” kata Ganjar.
Ia meminta daerah bekerja sama dengan PT POS dan aparat terkait seperti TNI/Polri dalam rangka pengaturan itu. Jika memang ada penerima yang tidak mau datang, maka bisa dengan TKSK untuk mengantar ke rumah masing-masing.
“Harapan saya ada kerja sama antara kecamatan, Babinsa, Babhinkamtibmas biar semua tertib. Yang penting diatur ketertibannya agar bisa terlaksana dengan baik. Silakan dibuat rekayasa dengan bentuk apapun, asal jangan ditunda, karena masyarakat memang membutuhkan,” jelasnya.
Ganjar juga meminta kepala daerah ikut menyosialisasikan pada masyarakat siapa yang berhak mendapatkan BST itu. Sebab tahun ini memang agak berbeda dari penyaluran tahun sebelumnya.
“Dibantu sosialisasi, siapa yang berhak siapa yang tidak. Argumentasinya apa semua sudah tahu, tinggal disampaikan pada masyarakat,” jelas dia.
Sementara itu, Arifin Muchlis menerangkan ada sebanyak 1,2 juta masyarakat Jateng yang menerima BST sebesar Rp300.000 dari pemerintah pusat. Tahap pertama sudah didistribusikan dan ditargetkan selesai pada akhir Januari.
“Selain di Kantor Pos, tahun ini pembagian kami lebarkan hingga ke Kecamatan dan Kelurahan untuk menghindari kerumunan. Bahkan, kami juga melakukan pengantaran ke rumah untuk difabel, lansia dan yang sakit,” katanya.
“Pak Gubernur menyampaikan tidak boleh ditunda, yang harus dilakukan adalah mengatur protokol kesehatan dengan maksimal. Nantinya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini. Harapan kami, BST ini segera bisa direalisasikan karena ini program pemerintah,” lanjutnya.
Editor : Dhefi Nugroho
