Timlo.net — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta jajaran di Kedeputian Koordinasi Supervisi, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, dan Sekjen KPK menerima audiensi dari Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini beserta jajarannya, di Gedung Merah Putih KPK, pekan lalu.
Wakil ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, KPK siap mendampingi PLN menjadi perusahaan yang dipercaya publik.
“Kami melihat PLN menyangkut kehidupan orang banyak, kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Dan kami melihat pemerintah mem-back up PLN apapun yang terjadi. Jadi pada intinya kami ikut membantu PLN menjadi tangguh dan benar-benar terpercaya,” ungkap Alex.
Pada pertemuan tersebut, Dirut PLN mengapresiasi kerja sama dan pendampingan KPK dalam perbaikan tata kelola aset sebagai upaya pencegahan korupsi dan potensi kerugian keuangan negara.
Zulkifli menyebut, per 31 Desember 2019, terdapat 92.213 persil tanah milik Perseroan dan baru 28.282 persil (30,7%) yang memiliki sertifikat. Sedangkan, sisanya 63.931 persil (69,3%) belum bersertifikat.
“Jika tidak ada setifikat, ada kemungkinan kami bisa tergusur. Kami terbantu melalui kerja sama dengan KPK dalam program perbaikan tata kelola aset, per 31 Desember 2020 telah bertambah 20.507 persil yang bersertifikat,” ungkap Zulkifli.
Selain itu, PLN juga mengapresiasi rekomendasi yang diberikan KPK dalam perbaikan regulasi limbah batubara PLTU untuk menghindari potensi tipikor dalam proses perizinan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan pentingnya pengawasan pengadaan barang dan jasa karena berkaitan langsung dengan KPK. “KPK punya 6 tugas, salah satunya mencegah agar tidak terjadi korupsi. PLN harus memiliki sistem sehingga tidak ada peluang terjadi korupsi, salah satunya bagaimana rencana pengadaan ke depan, termasuk pengawasannya,” ujarnya.
Firli juga mengingatkan soal peta pembangunan PLN ke depan. Menurut Firli hal ini penting untuk diperhatikan karena PLN punya andil besar untuk mewujudkan tujuan nasional dalam memajukan kesejahteraan umum.
Merespon hal ini, Zulkifli mengungkap bahwa PLN berniat melakukan beberapa perubahan, seperti sentralisasi procurement di kantor pusat. “Selanjutnya, digitalisasi supaya transparan, tidak ada intervensi manusia, dan mudah-mudahan menjadi lebih efisien dan dikontrol langsung dari pusat,” jelasnya.
Zulkifli juga menyampaikan harapan agar KPK dalam pelaksanaan tugas monitoring dapat mendukung perbaikan regulasi terkait pengelolaan limbah B3 dan progam energi baru dan terbarukan (EBT) oleh PLN.
KPK menyambut baik harapan PLN dan mendorong komitmen antikorupsi PLN dengan mengajak pejabat PLN untuk memiliki sertifikasi ahli pembangun integritas (API) sebagai upaya membangun integritas diri dan korporasi PLN.
Dilansir laman kpk.go.id, Selasa (19/1), Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, “Minimal menjadi penyuluh antikorupsi, sekarang sumberdaya manusianya juga mesti ikut diperbaiki.”
Melalui tugas koordinasi dan monitoring, KPK akan terus mendampingi PLN dengan melakukan kajian atas regulasi, tata kelola dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah korupsi.
Editor : Marhaendra Wijanarko
