Semarang — Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari mendatang. Bahkan tak hanya tiga eks karesidenan, seluruh daerah di Jateng disebut Ganjar siap 100 persen untuk menerapkannya.
Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat ditemui di kantornya, Semarang, Kamis (21/1). Meski belum menerima informasi pasti terkait perpanjangan PPKM, pihaknya siap mendukung pelaksanaan program itu.
“Kami masih menunggu keputusannya, tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya belum menggembirakan. Memang penting untuk mempertimbangkan (perpanjangan PPKM) itu, agar bisa menekan angka positifnya,” katanya.
Ganjar menegaskan, dukungan dari kabupaten/kota terkait penerapan PPKM juga sangat positif. Meski awalnya hanya diberlakukan di tiga eks karesidenan yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya, namun dalam pelaksanaannya semua kabupaten/kota akhirnya menerapkan.
“Sekarang saja seluruh kabupaten/kota sudah berpartisipasi, sudah 100 persen, terakhir kemarin Kendal. Jadi kalau nanti diberlakukan perpanjangan, tidak perlu diperluas jangkauannya karena semua sudah melakukan. Solidaritas teman-teman Bupati/Walikota sangat hebat, karena mereka punya kesadaran sendiri untuk bersama-sama menerapkan PPKM,” jelasnya.
Ganjar meminta masyarakat juga ikut mendukung suksesnya program PPKM tersebut. Sebab menurutnya, keberhasilan program ini terletak pada peran serta masyarakat, sambil terus mendorong percepatan program vaksinasi.
“Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun maka mungkin tidak diperpanjang,” jelasnya.
Siapkan Anggaran Rp1 Triliun
Disinggung terkait kesiapan anggaran untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM, Ganjar menegaskan pihaknya masih terus melakukan penjajakan. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait payung hukum terkait persiapan anggaran itu.
“Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing dan seterusnya. Tapi sambil menunggu aturan itu, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi,” katanya.
Beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian, telah diperintahkan Ganjar untuk rasionalisasi. Bahkan ia sudah meminta minimal anggaran Rp 1 triliun diamankan untuk mengantisipasi adanya dampak-dampak pemberlakuan PPKM itu.
“Saya minta minimal Rp 1 triliun disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM Jawa-Bali selama dua pekan, yakni mulai 25 Januari hingga 8 Februari mendatang. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPKM tahap pertama belum menunjukkan hasil positif karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. (*)
