Timlo.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang gencar dilakukan para koruptor. KPK menilai, upaya ini dapat menjadi modus baru untuk lepas dari jerat hukuman.
“KPK mencatat ada 65 terpidana korupsi yang mengajukan upaya PK selama 2020. Hal lain yang menarik adalah ada yang tidak melewati upaya hukum biasa. Jadi setelah menerima putusan di pengadilan tingkat pertama lalu dieksekusi, dan dalam beberapa bulan kemudian mengajukan PK,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri, dalam diskusi virtual bertajuk PK Jangan Jadi Jalan Suaka, Jumat (22/1). Diskusi ini merupakan bagian dari program Jurnalis Lawan Korupsi yang digagas KPK, dan diikuti oleh para pegiat jurnalistik dan
Dalam tanggapannya, Mahkamah Agung (MA) menjelaskan filosofi mengenai Peninjauan Kembali (PK). MA menyebutkan, yang memutus perkara ialah manusia biasa sehingga bisa saja terjadi kekeliruan pemidanaan.
“Oleh karena itulah PK diatur oleh undang-undang mulai dari KUHAP, UU MA, UU Kekuasaan Kehakiman, Peraturan MA dan Surat Edaran MA, maka kemudian PK ini menjadi hak bagi terpidana,” ujar Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro.
Lanjut Andi, berdasarkan pengamatan MA terhadap permohonan PK yang diajukan para terpidana kasus tindak pidana korupsi, ada tiga hal yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan tersebut, dimana yang pertama adalah alasan disparitas pemidanaan.
“Kedua, dalam beberapa perkara ada pemohon PK yang merasa keberatan yang menurutnya ‘kok ada pelaku utama yang malah lebih ringan?’ padahal pemohon PK ini hanya pemain pembantu. Dari situ diserasikanlah dengan terpidana lainnya. Ketiga, bisa ada alasan lain yang dari independesi hakim,” bebernya.
Dilansir laman kpk.go.id (26/1), Andi Samsan menjelaskan, hakim memiliki independensi dalam mengambil keputusan termasuk putusan Peninjauan Kembali (PK) terpidana kasus korupsi dan pihaknya tidak bisa mengintervensi. Independensi hakim tersebut diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan didukung dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
“Bahkan Ketua MA saja tidak boleh mengintervensi putusan atau memberikan masukan, mengomentari putusan akan kena rambu kode etik,” kata Andi.
KPK memandang penting dengan adanya fenomena baru pengajuan PK yang berbondong-bondong dilakukan para napi koruptor. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, tim jaksa penuntut umum (JPU) akan segera menyusun pendapatnya dan menyerahkan kontra memori PK kepada MA melalui Majelis hakim PK di PN Tipikor Jakarta Pusat.
“Sekalipun ini merupakan hak narapidana, tapi ini akan jadi perhatian penting KPK,” ujar Ali.
Jika ini tetap berlanjut, kata dia, KPK khawatir tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan bersama tak akan membuahkan hasil yang maksimal.
Editor : Marhaendra Wijanarko
