Solo — Sebanyak 40 kepala daerah di Indonesia belum menyerahkan data perbaikan penerima bantuan program dari Kementerian Sosial (Kemensos) 2021.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Solo, Jumat (29/1).
“Ada sejumlah permasalahan terkait data penerima bantuan Kemensos ditemukan di lapangan,” ujar Risma.
Risma mengatakan, data penerima bantuan sejumlah program Kemensos bermasalah tersebut langsung ditertibkan. Selanjutnya meminta pada kepala daerah untuk melakukan perbaikan.
“Data bermasalah tersebut disebabkan karena data penerima bantuan tidak sesuai data kependudukan. Itu sangat rawan terjadi penyelewengan bantuan dari pemerintah,” kata dia.
Kemensos, kata Risma, minta daerah yang membetulkan data penerima bantuan yang bermasalah tersebut secepatnya. Perbaikan data mulai dilakukan pada pekan pertama dan kedua Januari 2021.
“Saya takut jika data penerima bantuan bermasalah tersebut tidak diperbaiki. Apakah orang itu benar ada atau seperti apa saya tidak tahu,” papar dia.
Ia menegaskan, Kemensos mencatat ada 40 daerah yang belum menyerahkan data perbaikan penerima bantuan program pemerintah sampai sekarang. Kepala daerah bersangkutan juga sudah disurati.
“Sampai akhir Januari ini ada tambahan sebanyak 560.000 orang yang layak mendapatkan bantuan program dari Kemensos. Tambahan tersebut tercatat data nasional seluruh Indonesia,” tambahnya.
