Solo — Eksekusi lahan seluas 15.000 meter persegi di Kampung Kentingan Baru, Kelurahan Jebres, Kota Solo dinilai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Mereka mendesak supaya proses eksekusi dihentikan, lalu penyelesaian tanah sengketa dilakukan di pengadilan.
“Eksekusi ini sangat disayangkan, apalagi dekat dengan peringatan HAM tanggal 10 Desember lalu,” terang Koordinator LBH Yogyakarta, Lutfy Mubarok saat dikonfirmasi, Rabu (12/12) siang.
Menurutnya, eksekusi yang dilakukan pekan kemarin tanpa ada surat perintah dari Pengadilan. Selain itu, akibat eksekusi paksa yang dilakukan juga mengakibatkan sejumlah mahasiswa mengalami luka dan beberapa warga diamankan aparat.
“Ini jelas melanggar Pasal 40 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak,” tandasnya.
Pihaknya meminta Pemkot Solo agar memahami ketentuan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak atas tanah dapat hapus secara hukum.
Terpisah, kuasa hukum pemilik lahan Kentungan Baru, Haryo Anindhito mempertanyakan adanya surat kuasa hukum dalam persoalan ini. LBH Yogyakarta kalau memang benar menjadi kuasa hukum warga Kentingan Baru atas nama siapa dan alamat klienya dimana.
“Warga di sana (Kentingan Baru —Red) tidak punya KTP (Kartu Tanda Penduduk). Pemkot Solo saja tidak mengakui adanya warga di sana. Kalau di pengadilan seorang hakim pun pasti tanya alamat kliennya,” tandas Haryo.
Menurutnya, eksekusi tanah Kentingan Baru sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia menilai tuntutan LBH Yogyakarta tidak berdasarkan hukum.
“Asal tahu saja, klien saya yang setiap tahun membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Warga juga tidak membayar listrik ke PLN. Kita siap jika memang kasus ini diselesaikan di pengadilan,” tegas Haryo.
Editor : Marhaendra Wijanarko
