Solo – Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim, Ph. D memberikan tiga saran untuk pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini. Saran tersebut disampaikan Lukman Hakim, Ph. D saat menjadi pembicara dalam Wedangan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNS ke-43 bertajuk “Economic Outlook 2021” yang digelar melalui Zoom Cloud Meeting, Sabtu (6/2) malam.
Lukman Hakim menyatakan saran pertama adalah meningkatkan kedalaman sektor keuangan (M2/ GDP) Indonesia yang masih berada di angka 40%. Saat ini financial deepening Indonesia tertinggal jauh dengan negara ASEAN lainnya.
“Bagaimana sesungguhnya kondisi kita tidak naik kelas. Tahun 2011 kita dengan Filipina itu kita di bawahnya Filipina. Dulu masih sama. M2/ GDP ini adalah rasio antara uang dan GDP. Indonesia sejak dulu tidak pernah naik dan hanya sekitar 40%,” ujar Lukman.
Selain membandingkan data dengan Filipina, ia juga membandingkan M2/ GDP antara Indonesia dengan Tiongkok. Ia menyampaikan pada tahun 1977, M2/ GDP Indonesia dengan Tiongkok tidak terpaut jauh.
Pada tahun tersebut, M2/ GDP Indonesia berada di angka 15% sedangkan Tiongkok sebesar 25%. Namun, saat ini Tiongkok berhasil mencatatkan M2/ GDP lebih tinggi daripada Indonesia yaitu di atas 200%.
“Ini menandakan bahwa Tiongkok GDP-nya 100, uangnya 200. Kelebihan duit dia, makanya dia bisa ekspansi kemana-mana. Sedangkan, Indonesia kekurangan duit makanya harus utang, harus pinjam makanya ketika kita melakukan mendorong pertumbuhan (ekonomi-red) tidak ada uang,” lanjutnya.
Selain itu, saran kedua yang dia berikan adalah mewujudkan Indonesia Incorporated. Ia menyebut hal itu merupakan mimpi lama dalam mengembangkan industri yang integrasi dari sektor pertanian ke industri, dari hulu ke hilir, dari industri rumah tangga, UMKM, sampai industri besar dan sedang.
Untuk mewujudkan hal tersebut Lukman Hakim, Ph. D mengatakan faktor supply chain menjadi kuncinya. Ia mencontohkan kesuksesan China Incorporated yang berhasil menarik minat banyak perusahaan/ industri Jepang untuk memindahkan pabriknya ke Tiongkok.
“Bahkan banyak perusahaan Jepang yang beroperasi di Tiongkok seperti Toyota, diminta kembali ke Jepang dia tidak bersedia,” ucap Lukman Hakim, Ph. D.
Ia juga mengingatkan pemerintah soal forward and backward linkages sectoral yang semakin melemah. Lukman Hakim, Ph. D melihat saat ini sektor ekonomi yang masih kuat menopang Indonesia adalah dari sektor pertambangan dan penggalian.
Menurutnya, hal ini sebagai sebuah kemunduran, karena ekspor Indonesia justru mengalami set back seperti pada masa Kolonial. Ekspor Indonesia menjadi barang-barang ekstraktif, seperti batu bara, emas, dan bahan tambang lain.
“Sementara itu, sektor manufaktur tidak menghasilkan barang ekspor, malah sebagian besar digantikan barang impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” jelasnya.
Saran terakhir yang dia sampaikan adalah perlunya membangun sistem insentif untuk petani dan UMKM. Ia mengatakan diperlukan blue print untuk membuat sistem insentif ini.
Ia menyebut saat ini Tiongkok dan Jepang telah memberikan sektor pertanian dan UMKM dengan insentif yang sangat komprehensif. Hal itu dinilai bisa menimbulkan perang masa depan.
Perang yang dimaksud oleh dia adalah perang pangan dan energi. Oleh karenanya, pemerintah diminta untuk menempatkan sektor pangan dan energi sebagai prioritas di masa depan.
Editor : Dhefi Nugroho
