Timlo.net — Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah tetap mempersiapkan segala skenario terkait segala kemungkinan jika penyelenggaraan haji tahun 2021 ini tetap diselenggarakan saat pandemi Covid-19. DPR melalui Komisi VIII juga akan membahas biaya penyelenggaran haji bersama pemerintah.
“Pemerintah agar tetap mempersiapkan segala kemungkinan jika penyelenggaraan haji tetap dilaksanakan. DPR, melalui komisi terkait, juga akan tetap membahas biaya penyelenggaraan Haji bersama Kementerian Agama dan jajaran pemerintah terkait lainnya,” jelas Puan Maharani, dalam Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2) –seperti dilansir laman dpr.go.id.
Diketahui, Pemerintah Arab Saudi, Selasa (9/1), telah memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang dilarang untuk berkunjung, baik untuk ibadah Umrah maupun Haji. Dampaknya, ibadah haji tahun 2021 masih menunggu kebijakan resmi selanjutnya dari Pemerintah Arab Saudi.
Selain Indonesia, terdapat 19 negara lain yang masuk dalam daftar larangan penerimaan kunjungan, yakni, Argentina, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Brasil, Jerman, dan Inggris. Kemudian, Jepang, Italia, Pakistan, Irlandia, Portugal, Turki, Afrika Selatan, Swedia, Swiss, Prancis, Lebanon, Mesir, dan India. Kebijakan ini diberlakukan menyusul semakin tingginya angka kasus Covid-19 di Arab Saudi yang mencapai 310 kasus dengan empat orang meninggal pada 2 Februari 2021 lalu.
Dalam kesempatan berbeda, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Oman Fathurahman menjelaskan, pihaknya sudah menetapkan skenario Haji 2021. Mulai skenario haji berjalan dengan kuota normal, haji dengan kuota dibatasi, hingga skenario terburuk, yaitu tidak ada haji seperti periode 2020.
