Timlo.net — Transformasi status Universitas Sebelas Maret (UNS) dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH) merupakan upaya pemerintah dalam membangun ekosistem perguruan tinggi yang adaptif dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan perkembangan zaman.
Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Nizam pada Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan topik “Strategi Pencapaian IKU PTNBH UNS Tahun 2021” yang diselenggarakan, Kamis (18/2).
“Otonomi yang diberikan kepada PTN-BH supaya perguruan tinggi bisa lebih gesit dan cepat dalam mencapai tujuannya yaitu menghasilkan sumber daya manusia unggul dan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” jelas Nizam, seperti dikutip dalam rilis Ditjen Dikti, Kemendikbud di Jakarta, Jumat (19/2).
Salah satu inti dalam kebijakan Kampus Merdeka dikatakannya adalah memfasilitasi kampus-kampus PTN yang belum berbadan hukum untuk bertransformasi menjadi PTN-BH. Pada tahun 2020 lalu, Nizam menjelaskan, terdapat 5 PTN yang mengajukan perubahan status menjadi PTN-BH namun hanya UNS yang lolos.
Sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, UNS dituntut untuk mampu melakukan efisiensi, optimasi sumber daya, dan penguatan kelembagaan yang bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, perlu dibangun suatu ekosistem kampus yang secara holistik berperan mendukung tercapainya tujuan kampus.
“Setiap aktivitas yang dijalankan harus berkontribusi pada capaian IKU yang telah ditetapkan”, jelas Nizam.
Lebih lanjut Nizam menyampaikan bahwa sebagai panduan dalam upaya akselerasi peningkatan kualitas mahasiswa, dosen, dan pengembangan kualitas pembelajaran, riset dan reka cipta di perguruan tinggi, Kemdikbud mengeluarkan kebijakan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
Delapan IKU tersebut antara lain jumlah lulusan perguruan tinggi yang mendapat pekerjaan yang layak, jumlah mahasiswa yang mendapat pengalaman di luar kampus, jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus, jumlah praktisi yang mengajar di kampus, hasil pekerjaan dosen yang digunakan masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, program studi yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan program studi berstandar internasional.
Nizam juga menjelaskan, bahwa Kemendikbud menyediakan berbagai insentif pendanaan melalui transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi. Insentif-insentif tersebut antara lain Insentif berdasarkan pencapaian IKU, Program Kompetisi Kampus Merdeka, dan Dana penyeimbang (matching fund).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Aris Junaidi menyampaikan bahwa Direktorat Belmawa telah merilis berbagai program untuk mendukung kegiatan pembelajaran di luar kampus. Hal ini sejalan dengan IKU 1 yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus.
“Tahun ini merupakan tahun emas untuk para mahasiswa. Terkait program Kampus Merdeka saja Kemendikbud menargetkan mendanai 50.000 mahasiswa,” jelas Aris.
Selain itu, Aris menjelaskan bahwa telah disiapkan instrumen-instrumen bagi perguruan tinggi untuk melakukan penilaian capaian IKU 1 yaitu lulusan perguruan tinggi mendapat pekerjaan yang layak. “Terkait IKU ini, kami telah siapkan berbagai instrumen untuk penggalian data. Basis datanya adalah data tracer study,” jelas Aris.
Dilansir laman infopublik.id, Rektor UNS Prof Jamal Wiwoho menjelaskan, UNS menjadikan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan Kemendikbud sebagai basis dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selain itu, delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga telah dijabarkan sebagai kontrak kinerja Rektor UNS dengan Mendikbud.
Di akhir kegiatan, Jamal menegaskan komitmen civitas academika UNS untuk mewujudkan cita-cita UNS masuk dalam perguruan tinggi kelas dunia. “UNS akan selalu melakukan transformasi, adaptasi, inovasi untik meningkatkan kualitas mahasiswa, dosen, dan output pembelajaran sesuai dengan IKU yang ditetapkan. Selain itu, kami rindu UNS masuk dalam jajaran perguruan tinggi kelas dunia,” jelas Prof Jamal.
Pada rapat koordinasi tersebut, hadir pula jajaran pimpinan universitas, forum guru besar, pimpinan fakultas, dan perwakilan dari masing-masing program studi di UNS.
Editor : Marhaendra Wijanarko
