Timlo.net — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Selain itu, Menaker Ida juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan bujuk rayu calo penempatan pekerja migran alias TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
“Kita harus berjuang keras melawan calo-calo yang mengajak masyarakat bekerja ke luar negeri tanpa prosedur,” kata Menaker Ida dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik, Sabtu (20/2).
Menaker Ida juga mengimbau pemerintah daerah, khususnya yang masyarakatnya banyak bekerja ke luar negeri (kantong PMI), untuk lebih aware dengan isu tersebut.
“Kewajiban kita mengedukasi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dalam kondisi yang siap, dengan kompetensi yang tersertifikasi, mengikuti prosedur yang benar, tidak terpikat dengan calo-calo,” katanya.
Untuk meminimalkan masyarakat terbujuk rayu calo, kata Menaker Ida, Kementerian Ketenagakerjaan telah menghadirkan program Desmigratif di daerah kantong PMI.
Ia menjelaskan, salah satu pilar utama Desmigratif adalah layanan informasi.
“Desmigratif ini adalah salah satu cara kita memberikan layanan bagi Calon PMI dan keluarga PMI agar mereka bekerja dengan kesadaran yang penuh, kesiapan yang penuh, sehingga tidak ada persoalan ketika mereka ditempatkan di luar negeri,” kata Menaker Ida.
Menaker Ida menambahkan, Desmigratif juga memiliki pilar koperasi desa dan pengembangan ekonomi desa. Melalui pilar ini, diharapkan para PMI purna memiliki simpanan modal dan kegiatan usaha di desanya sepulangnya bekerja dari luar negeri.
Desmigratif juga memiliki pilar community parenting, yaitu pengasuhan anak PMI yang ditinggal bekerja di luar negeri oleh masyarakat desa setempat.
“Sehingga menjadi tanggungjawab bersama agar pendidikan anak mereka tidak terbengkalai ketika orang tuanya harus bekerja ke luar negeri,” jelasnya.
Kemnaker sendiri telah membangun 402 Desmigratif di seluruh Indonesia. Provinsi NTB sebagai salah satu daerah kantong PMI telah dibangun 24 Desmigratif.
“Yang kita harapkan setelah desmigratif ini dibangun oleh kami berikutnya ini menjadi tanggungjawab pemerintah desa untuk mengelolanya,” ujarnya.
Editor : Marhaendra Wijanarko
