Karanganyar – Kalangan DPRD menganggap Pemkab Karanganyar kurang bagus menangani 3 T (testing, tracing and treatment). Nihilnya lab swab PCR makin memperparahnya.
“Sebenarnya kita mampu beli alat swab PCR. RSUD yang berstatus BLUD tinggal diperintah membeli, beres. Kalau selama ini dengan kirim spesimen ke RS Dr Moerwardi, butuh waktu berhari-hari. Suspek terlanjur isolasi lama, sehingga mengorbankan pekerjaannya. Saat keluar hasilnya negatif. Lalu yang positif, terlanjur pergi kemana-mana dan tanpa sengaja menulari yang lain. Dari pengalaman saya sendiri, langsung uji swab di Sragen yang sudah memiliki alat swab PCR. Pagi diambil sampel, sorenya hasil bisa keluar,” kata Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widoso kepada Timlo.net, Jumat (26/3).
Ia menyayangkan sikap Bupati Karanganyar Juliyatmono yang lebih memilih untuk memprioritaskan kerja sama operasi (KSO) dengan klinik-klinik pemilik fasilitas laboratorium uji PCR terkait deteksi Covid-19, alih-alih membeli sendiri alat tersebut. Sejauh ini, uji lab swab PCR mengandalkan bantuan pemerintah di RSU Dr Moewardi Solo.
Dengan kepemilikan laboratorium uji PCR sedianya mempercepat deteksi penyebaran Covid-19 atau lumrah disebut 3 T.
“Jika kita memiliki lab PCR dari awal, tidak akan berlarut-larut pelaksanaan 3 T,” katanya.
Bupati Karanganyar Juliyatmono memutuskan untuk tidak membeli alat uji PCR untuk deteksi Covid-19 di Karanganyar. Menurutnya, pembelian alat uji PCR ke depannya berpotensi sia-sia. Selain itu, langkah pembuatan fasilitas mandiri akan berdampak pada membengkaknya biaya operasional.
