Wonogiri – Pemkab Wonogiri tidak akan meminta surat keterangan antigen kepada kaum boro yang nekat mudik lebaran. Namun, pemerintah setempat lebih memilih menyiapkan infrastruktur untuk melakukan deteksi Covid-19 bagi para pemudik.
“Kami tidak akan meminta surat keterangan tes antigen dan sejenisnya bagi para pemudik. Karena, sebelum masuk Wonogiri pemudik telah melewati beberapa daerah yang juga melakukan penyekatan. Ketika proses penyekatan di semua daerah berjalan baik, maka akan bisa terdeteksi pemudik yang tidak membawa surat antigen,” ungkap Bupati Wonogiri Joko Sutopo kepada wartawan, Selasa (20/4).
Berdasarkan evaluasi pelarangan mudik tahun lalu, dimana masih banyak dijumpai pemudik yang datang di Wonogiri menggunakan kendaraan. Maka demikian, pihaknya akan melakukan fungsi koordinasi dengan daerah lain.
Dijelaskan, kebijakan itu dilakukan dalam menghadapi momentum mudik lebaran 2021, baik yang datang sebelum pelarangan mudik maupun yang nekat mudik saat hari pelarangan. Ia menyebut, rapid test antigen akan dipersiapkan untuk mendeteksi pemudik. Kalau soal penyekatan, secara aspek normatif akan dilakukan penyekatan di Wonogiri seiring adanya pelarangan mudik yang akan dimulai pada 6 Mei hingga 17 Mei mendatang.
Lebih lanjut Bupati Wonogiri mengatakan, Pemkab akan melakukan fungsi koordinasi dengan wilayah lain dalam hal penyekatan. Sebab penyekatan dilakukan berjenjang di setiap kabupaten/kota.
Terkait larangan mudik, pihaknya tak ingin hal itu menjadi sebuah perdebatan. Ia lebih memilih menyiapkan diri, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat.
Bupati Joko Sutopo menyebut, persiapan insfrastruktur diantaranya adalah fasilitas kesehatan, alat deteksi covid-19 serta alat pendukung lainnya. Tak kalah pentingnya juga menyiapkan SDM yang khusus untuk mengantisipasi dampak mudik lebaran tahun ini.
Ditambahkan, jika saat penyekatan nanti petuga menemukan pemudik yang terbukti positif corona, maka pemudik itu diwajibkan menjalani isolasi mandiri di rumah. Sedangkan yang mempunyai komorbid harus dirawat di rumah sakit. Kemudian yang hasilnya negatif tetap harus menerapkan protokol kesehatan ketat.
“Untuk itu kita akan libatkan Pak RT, Pak RW untuk menghadapi pemudik. Nanti kita akan undang Kades dan Camat untuk duduk bareng membahas itu dan sekaligus untuk deklarasi ulang tentang komitmen dan monitoring pemudik,” tandasnya.
Editor : Dhefi Nugroho
