Wonogiri – Selama PPKM Darurat berlangsung, tidak ada bantuan sosial (bansos) tambahan yang digelontorkan oleh Pemkab Wonogiri. Namun demikian, Pemkab akan berupaya mempercepat bansos reguler yang selama ini mengkaver warga miskin di wilayahnya.
“Tidak ada bansos tambahan dari kabupaten selama PPKM Darurat. Tapi, kita berupaya agar bansos reguler segera bisa disalurkan. Bantuan yang dimaksud yakni PKH, BPNT dan BST,” kata Kepala Dinas Sosial Wonogiri, Kurnia Listyarini, Selasa (6/7).
Menurut dia, tidak adanya bansos kabupaten selama PPKM darurat karena beberapa hal. Salah satunya karena keterbatasan anggaran.
Anggaran yang saat ini dimiliki oleh Pemkab diprioritaskan untuk bidang kesehatan. Sebab saat ini ada peningkatan kasus Covid-19.
Kurnia mengatakan, tidak disediakannya bansos kabupaten karena warga miskin di Wonogiri sudah mendapatkan bantuan reguler. Selain itu, dari info awal BST akan dihapus, tapi karena ada peningkatan kasus corona maka program ini dilanjutkan.
Sementara saat ini kata dia, jumlah warga yang menerima bansos PKH sebanyak 38.434 KK. BST sebanyak 50.365 KK dan BPNT 60.042 KK.
“Upaya kita dalam mempercepat penyaluran bansos reguler itu, kita tengah berkoordinasi dengan himpunan bank milik negara atau Himbara, dalam hal ini Bank BNI serta Kantor Pos. Dari kedua instansi itu, siapa yang lebih awal menerima surat perintah pencairan dana atau SP2D segera bisa dicairkan,” terangnya.
Ditambahkan, bansos reguler itu biasanya disalurkan pada pekan kedua setiap bulan. Diharapkan, bansos reguler itu bakal cair pada masa PPKM darurat ini. Terlebih ada instruksi untuk percepatan penyaluran bansos.
“Kalau BST penyaluran melalui Kantor Pos. Kalau BPNT dan PKH lewat BNI. Selain koordinasi percepatan bansos reguler, kami juga selalu berupaya melakukan usulan ke pemerintah pusat terkait penambahan penerima bansos reguler,” tandasnya.
Editor : Dhefi Nugroho
