Timlo.net — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa anggaran dana desa akan terus diperbesar dari tahun ke tahun.
“Setiap tahun dana desa akan terus kita perbesar, dari Rp 20,7 triliun pada 2015, Rp 47 triliun pada 2016, Rp 60 triliun pada 2017, lalu Rp 60 triliun pada 2018 dan tahun depan (2019) Rp 70 triliun, tahun-tahun ke depan akan terus naik lagi,” kata Presiden Joko Widodo, di Wisma Negara Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/12).
Presiden menyampaikan hal itu dalam acara Jambore Desa Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2018. Acara tersebut juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan penjabat lainnya.
“Saya titip penggunaan dana desa ini dimusyawarahkan tapi harus betul-betul fokus agar ada manfaatnya untuk desa, boleh membantun jalan desa kalau butuh perbaikan jalanan yang tadinya becek, boleh membangun pasar desa kalau betul-betul ada manfaatnya, kemudian membangun saluran irigasi agar bisa mengaliri sawah tapi jangan sampai penggunaan dana desa tidak terawasi dan melenceng ke mana-mana,” tegas Presiden.
Presiden juga mengingatkan agar para kepala desa dan pendamping dana desa dapat berhati-hati menggunakan dana desa yang sejak 2015-2018 tersebut sudah berjumlah total Rp187 triliun.
“Hati-hati uang ini adalah uang yang sangat besar, Rp 187 triliun selama 4 tahun uang yang sangat besar sekali, belum pernah dalam sejarah kita sebagai bangsa menggelontorkan uang sebanyak ini untuk desa, belum pernah. Saya titip hati-hati dalam penggunaan dana ini betul-betul fokus, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan desa,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, dana desa sebanyak Rp 187 triliun tersebut sudah terbukti dapat mengurangi kemiskinan di desa dari 13,47 persen pada 2017 menjadi 13,2 persen pada Maret 2018.
“Tahun depan strategi harus mulai digeser masuk ke pemberdayaan ekonomi desa,” tambah Presiden.
Maksudnya adalah selain membangun infrastruktur, Presiden meminta agar masyarakat desa dapat membuat kegiatan ekonomi rakyat yang meningkatkan pendapatan masyarakat dari dana desa tersebut.
“Misalnya, ada desa yang memliki embung bisa jadi desa wisata, coba contoh desa di Jawa Tengah namanya desa Ponggok, di situ ada embung, lalu menjadi tempat wisata, setahun bisa ‘income’ berapa? Rp14 miliar,” ucap Presiden.
Desa Ponggok adalah Desa di Klaten Jawa Tengah. Alokasi dana desa yang disalurkan salah satunya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), misalnya, untuk mengelola pariwisata Umbul Ponggok.
BUMDes Tirta Mandiri mengelola wisata Umbul Ponggok, Toko Desa, Ponggok Ciblon, budi daya perikanan. Pada 2013 pendapatannya baru mencapai Rp211 juta, naik menjadi Rp1,1 miliar pada 2014, pada 2016 melonjak menjadi Rp10,3 miliar dan pada 2017 mencapai sekitar Rp14 miliar.
“Ada lagi desa di Yogya, Desa Nglanggeran, Gunung Kidul dibuat desa wisata setahun bisa mendapat ‘income’, berapa Pak Menteri? Rp 8 miliar,” ungkap Presiden.
Ada dua obyek wisata di Desa Nglanggeran, yakni gunung api purba dan embung besar seperti telaga di ketinggian 500 meteri di atas permukaan laut seluas 5.000 meter persegi.
“Kita harus mulai berpikiran ke sana, artinya investasi dari dana desa, anggaran dana desa juga mendatangkan uang kembali lewat tempat-tempat wisata, di sini (Sulawesi Selatan) juga bisa saja untuk menanam, memelihara sesuatu, misalnya, lele mulai ke situ sehingga ekonomi desa bisa bergerak,” tutur Presiden.
Sumber: Antara
Editor : Marhaendra Wijanarko
