Solo – Organisasi suporter Persis Solo, Pasoepati sempat dihadapkan problem internal. Menteri keuangan DPP Pasoepati, Milia Jatmiati yang secara mendadak mundur dari jabatannya, Rabu (8/9).
Ia mundur dari jabatan Menkeu DPP Pasoepati periode 2020-2023. Salah satu alasan pengunduran diri itu terkait laporan keuangan yang mendapatkan penilaian DPP Pasoepati tidak transparan dan amburadul.
Menanggapi persoalan ini, DPP Pasoepati meresponsnya dengan menggelar jumpa pers untuk klarifikasi. Dipimpin Presiden Pasoepati Maryadi Gondrong, Wapres Pasoepati Agus Ismiyadi, Wakil Sekjen Isnaini menjelaskan bahwa DPP sudah menonaktifkan Milia Jatmiati.
“DPP baik-baik saja dan sesuai job, kami menjalankan fungsi organisasi step by step untuk melaksanakan tugas. Karena saat ini masa Covid-19, banyak program terkendala,” kata Presiden Pasoepati, Maryadi Gondrong.
Menurutnya dalam rapat yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan bendahara pada 19 Agustus dan 23 Agustus, Milia Jatmiati telah dinonaktifkan jauh-jauh hari. Adapun alasan menonaktifkannya, sebagai langkah untuk menyelematkan organisasi karena bermasalah dengan keuangan.
“Kita sudah bekerja keras demi organisasi. Fokus kita saat ini untuk menyelamatkan teman-teman suporter yaitu dengan program vaksinasi di beberapa daerah,” ungkap Gondrong.
Sementara itu, Wapres DPP Pasoepati Agus Ismiyadi yang terkejut dengan persoalan ini turut angkat bicara. Yakni adanya persoalan laporan keuangan, berawal berawal pada 19 April 2021. Ketika ada donatur yang memberikan dana untuk Pasoepati sebesar Rp20 juta, kemudian dana tambahan Rp8 juta. Hal itu membuat DPP mempertanyakan laporannya.
“Ada dua kali pertemuan, namun kami anggap laporan yang dia berikan masih meragukan. Seperti rincian klaim catatan pengeluaran yang ditulis tangan, hingga kuitansi uang keluar yang hanya berupa fotokopian yang catatannya tidak terlihat jelas,” beber Agus.
“Untuk itu setelah rapat Senin (23 Agustus) untuk menonaktifkan dia. Dengan tujuan ada rapat ketiga agar dia bisa melengkapi semua berkasnya,” imbuhnya.
Di sisi lain, DPP Pasoepati juga membantah perihal beberapa poin pernyataan Milia, salah satunya terkait DPP yang dianggap tak pernah sosialisasi maupun koordinasi dengan semua pihak. Kemudian tudingan legalitas Pasoepati yang dinilai tidak menjadi prioritas.
“Setiap event kami undang, walaupun tentu terbatas karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Dengan beberapa korwil kami juga melakukan pendekatan. Untuk legalitas, prosesnya tak mudah. Anggaran dasar sudah digedok, jadi tentu sudah ada langkah buat mendaftarkan ke badan hukum,” tandas Agus Ismiyadi.
Editor : Dhefi Nugroho
