Karanganyar — Pembangunan gedung mal pelayanan publik (MPP) dinilai belum cukup mencapai standar kualitas kepuasan masyarakat. Diperlukan dukungan SDM mumpuni dengan teknologi informasi.
Jelang uji coba pada Desember mendatang, dua hal tersebut mutlak tersemat di MPP. Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan instalasi teknologi informasi pada gerai layanan terpusat ke kantor induk menentukan kecepatan layanan publik. Sebanyak 13 mitra kerja bersepakat membuka layanan di MPP, diantaranya BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kejaksaan, Imigrasi, PUDAM Tirta Lawu, Pengadilan Agama, Kemenag, dan sebagainya.
“Masih banyak yang harus disuport untuk MPP. Utamanya sarpras yang belum tuntas. Kemudian teknologi, hardware dan skill SDM yang harus kita siapkan,” katanya kepada wartawan, Kamis (18/11).
Diharapkan, mitra MPP menyediakan petugas berkualitas di gerainya. Ia menolak penyediaan petugas asal-asalan. Kemudian teknologi informasi menentukan akses dari gerai ke kantor pusatnya.
“Kalau untuk bisa tuntas benar permasalahannya, saya rasa belum. Karena membutuhkan kebijakan pimpinan di kantor pusat. Namun sudah ada penyederhanaan saat pelayanan di MPP,” katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karanganyar, Timotius Suryadi mengatakan SOP pelayanan di tiap gerai bergantung kebijakan mitra kerjanya. Namun jadwal pelayanan sesuai jam buka kantor. Ia menyebut kualitas pelayanan DPMPTSP Karanganyar masuk rangking tujuh terbaik nasional pada tataran kabupaten.
“Belum bisa masuk lima besar karena sarpras memang belum selesai disediakan. MPP masih 80 persen jadi. Namun untuk kualitas pelayanannya, kita yang terbaik. Bahkan mendapat apresiasi dari Menteri PAN RB,” katanya. Di gedung MPP nantinya tersedia akses ramah disabilitas, ruang laktasi, pojok baca dan gerai khusus informasi investasi Kabupaten Karanganyar.
“Uji coba Desember mendatang. Setelah itu kita mengundang Menteri PAN dan RB untuk meresmikannya,” katanya.
Editor : Wahyu Wibowo
