Solo – Walikota Surakarta, Joko Widodo, tidak merasa keberatan jika dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Surakarta untuk bidang pendidikan dirasa terlalu dominan. Karena menurutnya dunia pendidikan masih menjadi prioritas utama, hanya saja perlu diatur sehingga tepat sasaran.
“Tidak masalah jika APBD untuk membiayai dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), mau minta ditambah atau dikurangi ya akan kami cairkan, asalkan yang penting budget anggaran harus betul-betul tepat sasaran,” ujarnya.
Jokowi menambahkan, dunia pendidikan masih menjadi prioritas utama, meski harus dengan cara mengambil anggaran dari pos lain untuk pendidikan. “Pendidikan itu nomor satu, pritoritas utama (top priority). Kami (pemkot) tidak mempermasalahkan butuh uangnya berapa, kalau memang diperlukan dan sifatnya urgent tetap akan kami cairkan dari pos-pos lainnya,” imbuhnya.
Di sisi lain, Jokowi menyinggung soal praktek-praktek duplikasi dan sejenisnya mengenai pengadaan anggaran pendidikan di sekolah-sekolah negeri. “Pendidikan itu duitnya gedhe lho, jangan sekali-kali digonta-ganti nama atau labelnya, apalagi dengan diduplikasi. Saya harap pendidikan itu benar-benar tepat sasaran, bukan masalah presentase anggaran pendidikan yang paling tinggi. Selain itu juga perlu kejelasan manajemen perencanaannya,” pungkasnya.
