Solo – Pemkot Solo kesulitan melakukan pendataan terhadap warga miskin yang ada di Kota Solo. Selama ini, data yang disajikan berbeda dengan kehendak Pemkot sesuai dengan pengalokasiannya. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo kepada wartawan, Jumat (29/7) ketika ditemui di ruang kerjanya.
Di sektor pendidikan, penyaluran bantuan dari pemerintah menjadi kurang terkaver dengan baik karena terhambat penyajian data yang kurang valid. Ia memberikan contoh, data yang disajikan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk penyaluran bantuan pendidikan berdasarkan usia tidak relevan dengan kebutuhannya. “Sehingga Pemkot kesulitan dalam penyalurannya, bahkan banyak yang tidak terkaver,” tambahnya.
Atas dasar itulah, Pemkot melakukan identifikasi terhadap penduduk miskin secara mandiri untuk mengkaver program Pemerintah terutama dalam penyaluran bantuan agar terserap dengan baik. “TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) akan mengkoordinasikan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bidang penanggulangan kemiskinan untuk menyusun rencana secara strategis,” jelasnya.
Sementara itu, indikator yang digunakan oleh TKPKD meliputi 25 parameter, dengan menggabungkan 24 parameter dengan sistem Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) ditambah dengan 11 indikator lokal. Dengan sistem pendataan yang baru tersebut, akan diperoleh 3 hasil output yang berkaitan dengan kategori masyarakat miskin, yaitu hampir miskin, miskin dan sangat miskin.
