Sukoharjo – Demi mencapai keberhasilan program stop merokok, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tengah melakukan persiapan pembentukan klinik berhenti merokok (KBM). Rencananya, klinik tersebut akan di bentuk di seluruh puskesmas se Kabupaten Sukoharjo.
Dinas Kesehatan masih mempersiapkan tenaga konselor melalui pelatihan, sosialisasi dan advokasi klinik berhenti merokok. Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari Kepala Puskesmas, lintas program DKK dan lintas sektor kesehatan Kabupaten Sukoharjo, telah diikutkan dalam sosialisasi advokasi klinik berhenti merokok, Rabu (4/4).
Pembicara dari Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Semarang, Sri Tjahjawati, menegaskan dampak dan bahaya rokok menjadi prioritas utama yang harus disampaikan para konselor kepada pasien nantinya di klinik berhenti merokok (KBM). Sehingga tidak sekaligus melarang perokok untuk berhenti merokok. Ada tahapan dan proses pendekatan psikologi.
“Upaya yang paling efektif yang pernah saya lakukan untuk mengajak perokok berhenti, adalah dengan menyuruh dia merokok. Dengan catatan dampak dan bahayanya ke organ tubuh, sudah saya sampaikan sedetail mungkin. Secara psikologis dia akan merasa miris dan takut. Itu terbukti manjur,” ungkap Sri Tjahjawati di sela menjadi pembicara dalam advokasi klinik berhenti merokok di Rumah Makan Biru, Sukoharjo.
Advokasi merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan program stop merokok. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program tersebut, memang perlu dilakukan, termasuk mewujudkan klinik berhenti merokok (KBM). Hal itu mengingat, tanpa ada campur tangan dan dukungan dari Pemerintah, disadari program stop merokok ini masih sulit di terapkan di daerah.
“Selama ini dukungan dari pemerintah terkait dampak bahaya rokok belum maksimal. Misalnya belum adanya perda di masing-masing daerah yang konsisten mengatur tentang rokok. Ironisnya, banyak instansi pemerintah yang malah terlena dengan dana bagi hasil cukai rokok. Namun kita terus berupaya mencapai keberhasilan program ini. Masih tersisa 6 kabupaten yang belum memiliki KBM, termasuk Sukoharjo,” tegas Sri Tjahjawati.