Solo — Komisi IV DPRD Surakarta menilai pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA/SMK tahun ini berjalan baik dan tidak ada temuan pelanggaran. Penilaian ini didasarkan Inspeksi Mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi IV selama 3 hari pelaksanaan UN SMA/SMK. Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Surakarta, Teguh Prakosa, kepada wartawan di Gedung Dewan, Rabu (18/4).
“Tidak ada handphone yang dibawa siswa, bahkan di SMK 2 Kristen, peraturan tidak membawa handphone sudah dimasukkan dalam tata tertib sekolah. Isu kebocoran jawaban lewat handphone hanya untuk meresahkan masyarakat,” papar Teguh Prakosa.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Umar Hasyim, dimana tidak ada pelanggaran UN. ” Hari ini hanya ada 1 soal yang salah masuk ruang. Yang harusnya soal A ternyata soal B, sementara soal A tersebut berada di ruang sebelah. Kekurangan soal B tersebut kemudian difotokopi karena kebetulan di sekolah tersebut ada fotokopinya. Itupun dengan ditunggui pengawas independen,” ujar Umar.
Meskipun demikian, Teguh Prakosa merasa dilematis karena masih banyak siswa yang belum melunasi administrasi dimana sekolah tidak bisa melarang untuk tidak ikut UN. “Kebanyakan terjadi di sekolah swasta. Padahal kesempatan ujian bisanya dipakai untuk menarik kekurangan administrasi siswa,” ujar Teguh.
Untuk itu Komisi IV akan meminta Pemkot melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) untuk memberikan porsi bantuan operasional yang lebih besar kepada sekolah swasta.