Solo – Rencana perluasan gudang semen Purwosari oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali disorot kalangan legislatif. Dewan menilai perluasan gudang semen itu harus diawali dengan perijinan kepada Pemkot.
Ketua DPRD Solo, YF Sukasno mengatakan mengacu pada pasal 10 UU No 23/2007 tentang Perkerataapian disebutkan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). “Padahal sesuai RTRW Kota Solo daerah Purwosari tidak diperuntukkan gudang semen. Kalau akan dibuat gudang semen harus ada izin ke pemkot untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan amdalalin,” terangnya, Selasa (2/10) di Gedung Dewan.
Sejauh ini, terkait rencana perluasan gudang semen Purwosari itu, pemkot mengaku belum menerima izin dari PT KAI Daop VI Yogyakarta. “Setelah kami cek ke DTRK (Dinas Tata Ruang Kota) ternyata belum ada izin yang masuk,” lanjut Sukasno.
Sukasno kembali mengingatkan sesuai aturan yang ada, tanah milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di wilayah Purwosari tidak diperuntukkan sebagai gudang semen. Sesuai Hak Pakai (HP) Nomor 49 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo, tanah tersebut dimanfaatkan untuk tiga hal yaitu perluasan stasiun, rumah dinas, dan perlintasan rel kereta api. “Kami tegaskan sekali lagi, tanah di wilayah itu tidak untuk gudang semen,” terangnya.
Legislator PDIP ini kembali mengingatkan supaya PT KAI melakukan sosialisasi sebelum memerintahkan pengosongan lahan. “PT KAI harus melakukan sosialisasi. Tidak langsung memberikan perintah pengosongan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, 11 warga yang tinggal di bantaran rel Purwosari tepatnya di Jl Sam Ratulangi diminta mengosongkan lahan oleh PT KAI karena akan digunakan untuk perluasan gudang semen. Dalam surat pengosongan lahan itu, tidak disebutkan tenggat waktu pengosongan.
