Solo – Rencana Komisi II DPRD Solo guna melakukan klarifikasi proyek koridor Jl Jenderal Sudirman (Jensud) tidak hanya isapan jempol semata. Selasa (4/12), kalangan legislatif ini memanggil Dinas Tata Ruang Kota (DTRK) terkait proyek tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II, Djaswadi menyampaikan pihaknya menilai pengerjaan proyek koridor Jl Jenderal Sudirman (Jensud) dinilai asal-asalan. “Ada laporan dari masyarakat. Proyek itu didanai dari pusat tetapi penggarapannya asal-asalan. Jangan sampai proyek ini tidak jelas dan masuk ke Kejaksaan,” tegasnya.
Lebih jauh, Djaswadi mempertanyakan koordinasi antara DTRK dengan SKPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Menurutnya, karena tidak adanya koordinasi, beberapa hari lalu terjadi banjir di depan PT Telkom. “Kami sudah konfirmasi dengan DPU, kalau mereka tidak diajak berkoordinasi untuk koridor Jl Jenderal Sudirman. Kami juga mempertanyakan penggunaan anggaran Rp6,3 miliar dana dari pusat itu realisasinya untuk apa saja,” ungkap politisi Golkar ini.
Menanggapi hal itu, Kepala DTRK Solo, Ahyani, membantah pihaknya tidak melibatkan stakeholder termasuk DPU Solo. “Kalau DPU tidak diajak bicara, kami bisa menyangkal. DPU kami libatkan dan itu tertera di daftar hadir. Kalau kepala DPU tidak hadir mungkin saja diwakilkan bawahannya,” terangnya.
Menurut Ahyani, pihaknya tidak bisa bergerak sendiri guna menggarap proyek tersebut tanpa koordinasi dengan dinas lainnya. “Proyek sebesar itu kok tidak berkoordinasi, jelas tidak mungkin bisa jalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Disinggung soal penyerapan anggaran senilai Rp6,3 miliar, Ahyani menyatakan belum bisa menyampaikan secara detail. Pasalnya, penyerapan itu baru bisa terlihat setelah seluruh pengerjaan koridor rampung.
Dijelaskannya, proyek Jensud bakal digarap dalam dua tahap. “Untuk tahap kedua kami sudah sampaikan ke kementerian. Untuk tahap kedua pada 2013 nanti,akan kami lakukan pengerjaan parkir basement di SPBU dan penataan PKL,” katanya.
Sementara itu, perwakilan pelaksana proyek, Sariwon, mengutarakan sesuai kontrak, proyek tersebut selesai 15 Desember nanti. “Kami usahakan semaksimal mungkin dengan 24 jam bekerja untuk menyelesaikan pengerjaan fisik. Kami fokuskan pada beberapa titik yakni Bundaran Gladak, Pasar Gede, serta kawasan air mancur,” terangnya.
Terkait masalah banjir di perempatan PT Telkom yang dipermasalahkan Sariwon menyatakan pihaknya masih mengalami kendala terkait penyaluran drainase. Pasalnya, hingga kini pihaknya belum mendapat izin dari PT Telkom untuk menyalurkan drainase di bawah pagar PT Telkom.
“Kami tunggu sepekan ini. Kalau tidak dapat izin merobohkan pagar untuk drainase itu, kami akan alihkan pengerjaan ke timur SPBU dan drainase ami sambungkan ke Kali Pepe,” ungkapnya.
