Solo — Kasus dugaan korupsi APBD Perubahan tahun 2003 lalu mengalami kebuntuan. Sedikitnya 19 mantan anggota DPRD Solo yang terbelit kasus tersebut tidak sanggup memenuhi kewajiban mengembalikan uang negara, karena kondisi ekonomi mereka lemah.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Solo, Ricardo Sitinjak kepada wartawan menjelaskan, upaya penagihan telah dilaksanakan dan berjalan. Namun, Kejari menemui kendala dalam penagihan tersebut. “Kendala yang kami hadapi yakni mereka sudah tidak mempunyai harta apa-apa lagi. Kalau harta tak punya terus yang dipakai untuk melunasi kewajiban mereka apa? Dipaksa pun mereka juga tidak akan dapat mengangsur. Jadi ya buntu,” ungkap Ricardo kepada wartawan, Kamis (3/1).
Kata Richardo, pihaknya sebenarnya bukan sebagai pihak yang menangani kasus korupsi. Melainkan, sebagai perwakilan negara mendapat kuasa dari Polwiltabes yang saat itu menangani kasus dugaan korupsi 19 anggota DPRD Solo periode 1999-2004 tersebut.
“Dalam penanganannya Polwiltabes mewajibkan para mantan anggota DPRD mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1,4 miliar dengan cara mengangsur. Besaran uang yang harus dikembalikan setiap orang berbeda jumlahnya,” ujar Ricardo
Menurutnya, belum tuntasnya masalah itu bukan karena faktor kinerja Kejari. Upaya yang dilakukan pihaknya sudah maksimal dengan menagih mereka. Namun, masalah utama yang dihadapi bersumber dari para mantan legislator itu sendiri.
Dari Informasi yang dihimpun Timlo.net dari total Rp1,4 miliar uang negara yang harus dikembalikan, dana yang terhimpun baru sekitar Rp 200 juta. Seluruh dana yang terhimpun telah disetor ke kas daerah.
Diketahui bahwa 19 mantan anggota DPRD Solo diduga terlibat dalam kasus korupsi APBD Perubahan 2003 tentang kenaikan sejumlah pos anggaran. Pos anggaran itu berkaitan dengan kenaikan penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan anggota periode 1999-2004. Atas kasus itu mereka diwajibkan mengembalikan uang negara dengan cara mengangsur.
Tanggungan yang harus dikembalikan masing-masing orang bervariasi. Ada yang Rp 84 juta ada pula yang lebih. Jumlah angsuran setiap orang juga tak sama. Ada yang mengangsur Rp 5 juta atau bahkan kurang dari itu. Kejari memberi mereka tenggat waktu pelunasan hingga Juli 2011. Namun, hingga saat ini tanggungan mereka belum selesai.
