Boyolali — Ratusan massa dari Desa Bendan dan Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono mendatangi Kantor Bupati Boyolali, Kamis (28/3). Mereka melakukan aksi terkait pelaksanaan Pilkades yang dinilai tidak netral.
Selain itu, massa yang mengendarai motor, mengancam akan menduduki Gedung Pemkab, bila Bupati Boyolali Seno Samudro tidak membuat pernyataan untuk bersikap netral. Aksi massa ini mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Boyolali dan Brimob Gunung Kendil.
Massa yang tergabung dalam Barisan Merah Putih Pengging menolak arogansi yang dilakukan Bupati Boyolali. Selain orasi, massa juga menyampaikan aspirasi dengan menggunakan spanduk. Di antaranya betuliskan “Pilkades Bukan Pilihan Parpol”, “Pilkades Pilihan Rakyat”, dan Tolak Politisasi PNS dalam Pilkades.
Selain itu, massa juga meminta Bupati untuk tidak melakukan mutasi secara semena-mena “Mosok ada guru yang dimutasi menjadi pemadam kebakaran,” kata salah satu massa, Sri Wahyudi.
Dalam orasinya, Sri Wahyudi, yang juga merupakan Cakades Bendan yang kalah mengungkapkan Bupati Boyolali Seno Samudro lupa dengan sejarah, dimana saat mencalonkan diri menjadi wakil bupati, mendapat dukungan penuh dari kader PDIP Yang loyal dan tulen di Pengging. Bupati dianggap arogan dan telah mencederai masyarakat.
Diungkapkan, salah satu bentuk arogansi yang dilakukan Bupati selama masa kepemimpinan adalah mobilisasi PNS dan mutasi yang tidak jelas, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kapabilitas pegawai. Massa juga menuntut agar bupati membubarkan paguyuban-paguyuban PNS di sejumlah wilayah yang dianggap hanya akan mengkotak-kotakkan PNS.
Aksi massa sendiri sempat memanas, ketika aspirasi mereka untuk bertemu dengan Bupati gagal. Bupati Boyolali yang diwakili Assisten I Syawaludin, sempat emosi ketika massa tidak percaya ketika diberitahukan Bupati tidak berada di tempat dan sedang di Jakarta. Massa juga mengancam akan menduduki Gedung Pemkab bila keinginan mereka untuk bertemu Bupati tidak terpenuhi.
“Saya akan tampung semua aspirasi anda dan akan kami sampaikan ke Bupati,” ungkap Syawaludin.
Sayangnya, tawaran ini ditolak massa dan mereka memilih balik kanan. Mereka mengancam akan melakukan aksi lagi sampai Bupati membuat surat pernyataan tidak arogan dan bersikap netral.
