Solo — Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo tidak ingin dipusingkan lagi dengan pendistribusian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang carut marut. Kini pihaknya lebih fokus memperjuangkan pengalihan penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Tahun ini, penerima Jamkesmas salah sasaran tercatat 4.429 orang dari total 160.020 penerima Jamkesmas keseluruhan. Jumlah tersebut meliputi salah alamat, meninggal dunia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan warga mampu (kaya).
“Daripada mengurusi BLSM yang sudah terlanjur carut marut, lebih baik kami memperjuangkan revisi Jamkesmas dulu,” katanya kepada wartawan, Rabu (3/7).
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo telah melakukan verifikasi kepada 10.265 eks penerima Jamkesmas tahun lalu yang tidak terkaver Jamkesmas di tahun ini. Sekitar 4000 diantaranya akan diusulkan menjadi peserta Jamkesmas dengan memprioritaskan pada warga miskin yang memiliki penyakit kronis.
Menurutnya, data dari hasil verifikasi tersebut sudah diajukan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada akhir bulan Juni lalu. “Yang jelas sudah kami serahkan pada Kemenkes. Soal diterima tidaknya kita tunggu saja hasilnya,” terangnya.
Upaya memperjuangkan pengalihan kepesertaan Jamkesmas di tahun ini bukannya tanpa alasan. Sebab, mulai tahun 2014, semua program sosial dari pemerintah pusat terkaver melalui satu pintu, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dalam menyalurkan bantuan sosial, BPJS mengambil data dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu bentuk output dalam pendataan tersebut adalah data penerima Jamkesmas.
Dengan adanya revisi penerima Jamkesmas yang dilakukan tahun ini, akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyaluran bantuan salah sasaran pada tahun berikutnya. “Jadi kami lebih berfikir untuk jangka panjangnya,” tegasnya.
Sementara, Kepala DKK Kota Solo Siti Wahyuningsih mengungkapkan, pengajuan revisi penerima Jamkesmas yang merupakan salah satu upaya dari Pemkot agar pendistribusiannya lebih tepat sasaran. “Selama ini Kemenkes minta data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), melalui PPLS BPS,” ungkapnya.
Pihaknya sendiri kini tengah menunggu hasil penetapan dari Kemenkes atas pengajuan revisi penerima Jamkesmas. “Kan sudah diajukan (Bulan) kemarin. Ya tinggal tunggu saja yang disetujui berapa,” jelasnya.
