Timlo.net – Hingga H+2 pencoblosan, sejumlah KPPS mempertanyakan honor yang belum cair. Mereka belum mendapat kepastian dari KPU terkait hak dari tugas negara yang sudah dilaksanakan.
“Bahwa sampai hari ini petugas KPPS dan petugas Linmas di tiap-tiap TPS wilayah Balecatur, Gamping, Sleman belum menerima honor. Kami belum tahu, kapan honor akan diberikan,” kata Ketua KPPS 44 Balecatur, Kecamatan Gamping, Darmanto, Jumat (19/4).
Darmanto menjelaskan, ada sebanyak 58 KPPS di Balecatur. Tiap KPPS terdiri sembilan orang, terdiri dari tujuh petugas KPPS dan dua orang Linmas. Adapun honor untuk ketua KPPS Rp 550 Ribu, anggota Rp 500 Ribu dan Linmas Rp 400 Ribu.
Darmanto pun menyebutkan KPPS sudah bekerja keras lebih dari 24 jam untuk menyelesaikan pemungutan hingga proses penghitungan suara. Hal itu belum ditambah persiapan pembuatan TPS di Balecatur yang sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu.
“Sebenarnya aturan main penerimaan honor untuk KPPS bagaimana? Mengapa sampai hari ini belum dibayarkan, apa kendalanya? Kalau alasan keterlambatan karena belum lengkapnya data dari personal KPPS, mengapa hal itu tidak dimintakan lengkapi pada waktu dilakukan bimtek bagi KPPS,” ujarnya.
“Di tengah partisipasi masyarakat tinggi, dana ada dan sudah dianggarkan tapi honor KPPS belum dibayarkan,” imbuhnya.
Senada disampaikan Ketua KPPS 105 Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Agus Triono. Dia dan anggotanya hingga kini belum menerima honor.
“Kerja hampir 24 jam, dari pagi sampai pagi, pulang subuh saya kemarin,” ujarnya.
“Ya harapannya segera ditindaklanjuti, diproses supaya semua enak. Hak dan kewajiban terpenuhi semua,” imbuhnya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota KPPS 22 Wukirsari, Cangkringan, Totok Hartanto. Petugas KPPS belum menerima honor sepersenpun.
“Saya sudah empat kali jadi KPPS, yang paling rumit tahun ini. Dulu honor langsung dibayar,” akunya.
KPU Kabupaten Sleman mengakui memang belum mencairkan honor bagi KPPS. Persoalan administrasi disebut sebagai kendala pencairan honor.
“Sudah kita persiapkan lama, sebulan lalu. Di satu sisi berkas bermula dari bawah tak kunjung selesai, selesainya kemarin malam. Ini mau kita selesaikan pagi ini, kita terkendala waktu hari libur saat ini hingga Minggu. Ini menyulitkan bagi kami,” kata Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi.
Trapsi menegaskan pada prinsipnya KPU tidak menunda-nunda. Dia juga menyebutkan bahwa dana sudah ada.
“Tapi meskanisme birokrasi proses pencairan keuangan belum memungkinkan. Konfirmasi ke sekretariat, Senin ke KPPN Kemenkeu, biasanya 6 jam akan langsung turun surat dan akan kita serahkan ke BPD DIY. Nanti BPD DIY akan transfer ke sekretariat PPK se-kabupaten Sleman,” terangnya.
Selain itu, Trapsi beralasan sekretariat KPU harus menghimpun data semua petugas KPPS untuk memilah profil pekerjaan asli.
“Berkaitan juga dengan pajak, pegawai swasta dan negeri memang pajaknya beda,” sebutnya.
Trapsi menambahkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan paguyuban dukuh untuk menyampaikan informasi terkini kepada KPPS. Di Kabupaten Sleman, total ada 3392 TPS. Tiap TPS terdapat tujuh anggota KPPS dan dua Linmas.
“Kemungkinan Selasa bisa ditransfer,” kata Trapsi.
Sumber: DetikCom
Editor : Wahyu Wibowo
