Karanganyar — Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di wilayah Kabupaten Karanganyar diharapkan tidak diseret ke dalam ranah politik, karena waktunya yang relatif berdekatan dengan proses pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) 2013. Karena bila kepentingan partai politik (parpol) masuk ke ranah Pilkades, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Karanganyar H Juliyatmono, terkait akan dilaksanakannya Pilkades di Karanganyar, yang pada putaran pertama digelar 22 Desember serentak di 55 desa.
“Dalam pengamatan saya, agak sulit bagi parpol untuk mecampuri Pilkades dengan politik. Sebab Kades yang terpilih nantinya menjadi milik masyarakat dan bekerja untuk semua warga tanpa terkecuali. Kalau merasa kader partai tertentu malah akan menyulitkan dia sendiri saat bekerja,” beber Juliyatmono, Kamis (13/12).
Ketua DPD Partai Golkar Karanganyar ini menambahkan, dalam Pilkades biasanya masih kental kaitannya dengan hubungan kekerabatan. Dimana para calon Kades banyak yang mengandalkan hubungan kekerabatan untuk mencari dukungan dan mendulang suara. Juga masyarakat setempat lebih secara detail mengenal calon yang bersangkutan. Sehingga dalam memilih calon Kades yang diinginkan untuk menjadi pemimpin di tingkat desa, masyarakat lebih jeli menentukan pilihannya.
Terhadap keberadaan parpol yang ada, lanjut politisi senior Golkar tersebut, Kades terpilih nanti harus akomodatif terhadap semua parpol yang ada di wilayahnya. “Misalkan bila hadir saat diundang partai A, maka dia harus hadir bila diundang partai B dan partai-partai lainnya. Sebab hal itu sebagai salah satu pertanda dia netral dan mengayomi serta melayani semua unsur masyarakat, termasuk partai yang ada di wilayahnya,” ujarnya.
Kamis, Februari 9, 2023
