Timlo.net – Pertemuan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi membuat kabar semakin santer merapatnya gerindra ke koalisi Jokowi. Namun hal ini tak dipermasalahan oleh PKS.
Sementara, PKS sebagai mantan koalisi Gerindra, sudah memantapkan sikap untuk menjadi oposisi. Hal tersebut akan lebih leluasa dan terhormat untuk berada di luar pemerintahan.
“Berbeda dengan Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mantap bersikap tidak tergoda masuk pemerintahan. PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan,” kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, Minggu (13/10).
Jazuli menjelaskan, sikap tersebut diambil untuk menghormati parpol-parpol koalisi Jokowi. Sebab, pada Pilpres 2019, mereka telah berkeringat untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi-Maruf Amin. PKS ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia,” tuturnya.
Kendati demikian, Jazuli mengingatkan, komunikasi politik tak seharusnya melulu berujung pada bagi-bagi kekuasaan. Dia mengatakan, komunikasi politik haruslah membahas hal yang lebih fundamental yaitu solusi atas permasalahan bangsa yang ada saat ini.
“Komunikasi atau silaturahim antar elit politik tidak lantas harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan. Sehingga pimpinan negara dan elit politik diharapkan bicara solusi-solusi dan optimisme di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut,” ujar Jazuli.
Sumber: DetikCom
Editor : Wahyu Wibowo
