Timlo.net — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan penghargaan tertinggi Bintang Mahaputra Adipradana kepada delapan menterinya. Penghargaan tersebut diberikan kepada mereka karena dianggap telah berjasa bagi kemakmuran dan kemajuan bangsa.
Selain Bintang Mahaputra Adipradana, SBY juga menyerahkan Bintang Mahaputra Utama, Bintang Mahaputra Nararya, Bintang Jasa Utama, Bintang Budaya Parama Dharma dan Bintang jasa Nararya kepada beberapa orang lainnya. Penetapan penerima penghargaan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 57PK Tahun 2013 yang juga telah ditandatangani oleh SBY.
Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan hal yang telah dilakukan oleh SBY tersebut tidaklah relevan dengan kultur demokrasi bangsa. Saat ini SBY telah mengikuti gaya kepemimpinan Soeharto. Sebab cara ini pernah dilakukan pada zaman Orde Baru era Soeharto di mana para kroni-kroni Soeharto pasti mendapatkan jasa penghargaan dari pemerintah. Sedangkan bagian relawan-relawan politiknya hampir tak pernah mendapatkan penghargaan karena dinilai telah melawan negara.
“Dari deretan delapan orang itu adalah memang termasuk orang-orang yang dekat dengan SBY. Makanya ini bisa kita sebut dengan cara-caranya waktu zaman Soeharto. Karena yang layak dapat penghargaan jelas yang dekat dengan SBY,” kata Ray Rangkuti saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/8).
Menurut Ray, dalam hal ini SBY masih terlihat berpandangan sempit. Seolah-olah dia hanya ingin menunjukkan bahwa SBY telah berhasil. Artinya jika SBY berhasil, secara tidak langsung kedelapan menteri tersebut otomatis juga telah berhasil menyelesaikan tugasnya dan sudah sukses di bidangnya masing-masing.
“Ukurannya masih sempit. Itu kan hanya pandangan dari SBY saja,” ujarnya.
Kendati demikian, Ray menyetujui jika SBY memberikan penghargaan kepada Mahfud MD. Ray menilai bahwa Mahfud memang pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Sebab, Mahfud bukan merupakan jajaran menteri dan telah bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik selama mengabdi di MK.
“Nah, kalau Mahfud itu kan sudah selesai ya. Objektif lah kalau dia itu,” jelasnya.
Ray pun juga menilai SBY tak tepat memberikan penghargaan kepada menteri yang masih bekerja selama dua periode. Sebab menurutnya dari delapan menteri tersebut ada beberapa orang yang dinilai belum maksimal menjalankan pekerjaannya. Menurut Ray, seharusnya yang berhak memberikan penghargaan tertinggi kepada menteri adalah presiden yang berikutnya. Hal tersebut dilakukan agar terlihat lebih objektif dan tak memihak.
“Enggak tepat lagi kalau yang belum selesai kok malah sudah diberi penghargaan, banyak contohnya. Tapi kembali lagi ke delapan menteri ini tadi. Seharusnya ya yang memberikan penghargaan kepada mereka sebaiknya presiden yang selanjutnya saja agar lebih objektif,” imbuh Ray.
Berikut nama-nama yang menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana, Selasa (13/8):
1. Mohammad Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013;
2. M. Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009-2014;
3. Letjen TNI (Purn) Sudi Silalahi Menteri Sekretaris Negara periode 2009-2014;
4. Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan periode 2009-2014;
5. Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2009-2014;
6. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum periode 2009-2014;
7. Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014;
8. Suryadharma Ali, Menteri Agama periode 2009-2014;
9. Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2009-2014;
10. Alm. Rahman El Yunusiyyah, tokoh pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR); dan,
11. Alm. Abdur Rahman Baswedan, tokoh BPUPKI yang mendorong pengakuan internasional terhadap Indonesia. [bal]