Solo — Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Solo masih menemui sejumlah kendala terkait program ganti rugi sertifikat hak milik (SHM) di bantaran Sungai Bengawan Solo. Warga calon penerima ganti rugi masih keberatan dengan nilai ganti rugi bangunan yang ditawarkan Pemerintah Kota (Pemkot).
Kepala Bapermas Solo, Anung Indro Susanto mengatakan di tahun ini dianggarkan Rp 10,6 miliar untuk ganti rugi SHM bantaran. Dengan anggaran tersebut diperkirakan bisa memberi ganti rugi terhadap 15 SHM yang tersebar di Semanggi, Sangkrah dan Sewu. “Sebenarnya anggaran yang dibutuhkan Rp 12,5 miliar untuk 19 SHM. Tetapi hanya disetujui Rp 10,6 miliar,” katanya kepada wartawan, Kamis (9/1) di gedung dewan.
Diakuinya, sebagian warga penerima ganti rugi masih keberatan dengan nilai ganti rugi bangunan yang ditawarkan Pemkot. “Memang sebagian warga tidak mau menerima ganti rugi lantaran ganti rugi bangunan sebesar Rp 8,5 juta dinilai kurang besar. Mereka mintanya ganti rugi bangunan diapparisal. Padahal itu tidak bisa. Kita terikat memorandum of understanding (MoU) dengan Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyar,” paparnya.
Sedangkan untuk nilai ganti rugi tanah, lanjut Anung, calon penerima ganti rugi tidak keberatan lantaran nilai ganti ruginya sudah merupakan hasil appraisal. Nilai ganti rugi per meternya bervariatif antara Rp 490.000 – Rp 650.000 per meter sesuai hasil appraisal.
“Meski demikian, kami akan terus lakukan pendekatan. Mereka (calon penerima ganti rugi yang keberatan) akan kami undang dan kami ajak rembugan,” ujarnya.
Lantaran warga yang keberatan itu, program ganti rugi SHM yang dianggarkan di APBD Perubahan 2013 lalu akhirnya juga tidak terserap maksimal. Dari Rp 22,5 miliar yang dianggarkan, hanya Rp 15 miliar yang terserap.
Terpisah, Ketua Komisi IV Teguh Prakosa mendesak agar ganti rugi SHM segera diselesaikan di triwulan ini. Pihaknya khawatir program tersebut akan dipolitisir karena saat ini menjelang pemiluhan legislatif (Pileg) 2014.
“Kami mendesak segera diselesaikan di triwulan ini. April kan sudah Pemilu. Jangan sampai dipolitisir,” tegasnya.
