Solo — Operasional Koridor II Batik Solo Trans (BST) yang tak kunjung terealisasi membuat kalangan DPRD Solo gerah. Legislator meminta PT Bengawan Solo Trans (PT BST) selaku pengeloa BST bersikap profesional dan tidak cengeng.
“Kami minta PT BST bersikap profesional. PT BST jangan meminta fasilitas yang berlebihan sehingga membuat koridor II tidak segera beroperasi. Kalau informasinya sekarang sudah ada 16 bus ya segera dioperasikan,” kata Wakil Ketua DPRD Solo Supriyanto kepada Timlo.net, Kamis (30/1) di DPRD Solo.
Menurutnya, sikap PT BST yang mempersoalkan tarif sewa BST dan meminta adanya tambahan subsidi merupakan sikap yang tidak sesuai dengan komitmen awal antara PT BST dengan Pemkot. Padahal soal tarif sewa BST itu sudah diatur secara tegas dalam Peraturan Derah (Perda) Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi bahwa sewa tidak boleh nol.
“Lebih baik PT BST fokus bagaimana mengeloa BST koridor II agar diminati masyarakat. Itu seharusnya menjadi tantangan bagi PT BST dalam mengelola BST. Jangan malah mempersoalkan sewa. Jangan cengenglah,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo, Yosca Herman Soedrajat mengatakan meski sudah ada 16 bus BST, peluncuran BST koridor II belum bisa dilakukan lantaran menunggu kejelasan mekanisme sewa dan subsidi.
“Secepatnya, Dishubkominfo dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) akan mendatangi BPK untuk konsultasi,” pungkasnya.
