Timlo.net — Pendeklarasian Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memicu kritik sejumlah pesaing politiknya. Salah satu kritik keras datang dari Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah. Menurut Fahri, Jokowi tidak konsisten terhadap tanggung jawab yang diembannya sebagai gubernur Jakarta.
“Harusnya Jokowi minta izin ke rakyat DKI dulu sebab kan janjinya melayani warga DKI dan menyelesaikan masalah di DKI. Kalau dia loncat maka itu preseden buruk bagi etika pejabat publik,” jelas polisi PKS tersebut di DPR, Jakarta, Jumat (14/3).
Bahkan ini terjadi sejak dia menjadi wali kota Solo beberapa waktu lalu. Fahri menduga Jokowi hanya menjadikan jabatan walikota dan gubernur sebagai batu loncatan.
“Kalau memang serius maka sejak awal harus mundur. Kesan aji mumpung sangat kental sekali dalam keputusan ini,”sambung dia.
Fahri menuding PDIP sengaja menipu rakyat dengan taktik politik seperti ini. Rakyat pun diharapkan untuk sadar akan permainan politik PDIP.
“Ini hak PDIP (untuk memilih Jokowi) tapi publik punya hak juga. Yang tidak dihitung PDIP adalah bahwa orang bisa merasa tertipu. Jokowi dan PDIP akan menuai tuntutan yang berdasar,” tutup dia.
[ded]sumber : merdeka.com
