Solo — Sebanyak 35 bupati dan walikota minta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) segera mengangkat tenaga honorer kategori 2 (K2). Kepala daerah meminta Menpan membuat Surat Keputusan (SK) sebagai legalitas pengangkatan tenaga honorer K2.
“Kami tidak mau hanya jawaban lisan, tapi harus tertulis yang tembusannya diketahui Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo kepada wartawan, Sabtu (19/4).
Beberapa waktu lalu, sejumlah kepala daerah sudah sepakat untuk melakukan aksi demonstrasi bersama di kantor Kemenpan dan RB. Mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkumpul bersama.
“Teman-teman (kepala daerah —Red) juga sudah menunggu,” ungkapnya.
Menurutnya, waktu yang tepat untuk menyampaikan aspirasi semua kepala daerah menunggu setelah proses rekapitulasi suara pemilu di tingkat daerah selesai. Setelah momen pemilu berakhir, pihaknya baru berkoordinasi dengan seluruh Bupati dan Walikota.
“Kami sudah berkomunikasi terus, tinggal nunggu waktu yang tepat saja,” jelasnya.
