Timlo.net — Nasib maskapai penerbangan Merpati Nusantara Airlines (MNA) hingga saat ini masih belum jelas. Pemerintah belum memberi jalan keluar mengenai permasalahan utang yang melilit di tubuh perusahaan.
Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan, Julius Adrivada Barata mengatakan persoalan Merpati sepenuhnya ada di tangan Kementerian BUMN. Pasalnya, permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan plat merah tersebut ada pada sisi administrasi dan manajemen.
“Merpati itu bukan masalah transportasi, tapi administrasi dan perusahaan. Itu tanya BUMN karena semua bergantung pada mereka cashflow nya,” ujar Julius kepada wartawan di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (9/5).
Menurut Barata, Kementerian Perhubungan hanya berwenang dalam mekanisme perizinan jalur. Sedangkan, persoalan administrasi dan pegawai berada di Kementerian BUMN. “Kalau Merpati minta jalur, oke enggak apa-apa ke kita,” katanya.
Disinggung mengenai persoalan Merpati yang ingin terbang ke Jeddah, Barata mengaku belum ada penjelasan mengenai mekanisme KSO yang dijalankan oleh Merpati ke Kementerian Perhubungan. Sebab, memberikan izin rute penerbangan harus memenuhi persyaratan.
“Harus memenuhi persyaratan tambahannya, pesawatnya kan kalau ke KSO harus punya persyaratan, jenis pesawat apa, mampu enggak angkutnya,” jelasnya.
Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan belum mengetahui apakah sudah ada MoU atau kerja sama antara Merpati dengan partner KSO untuk terbang ke Jeddah. Sebab, kebijakan untuk kerjasama KSO berada di Kementerian BUMN.
“Kita enggak tahu perjanjiannya, MoU sudah disepakati atau belum, seperti apa, nanti menggunakan berapa pesawat, jenis pesawatnya apa kan harus dimulai dengan jelas. Kalau di sana sudah ada di sana baru saya cek di sini,” tutupnya. [idr]
Sumber: merdeka.com
