Timlo.net – Pembahasan RUU Pilkada di Komisi II DPR masih berlangsung. Fraksi di DPR pecah pendapat, ada di antara mereka minta Pilkada dilakukan langsung, ada pula setuju kepala daerah ditunjuk DPRD.
Terkait itu, pengamat ekonomi Faisal Basri mengritik apabila mekanisme pemilihan kepala daerah berdasarkan penunjukkan DPRD dengan alasan ekonomis.
“Enggak ada, bukan hemat-hematan, bangsat. Iya dia (Koalisi Merah Putih) tahu porsi (suara di DPR) dia 63 persen, kalau dia pakai cara ini di DPRD semua daerah bisa dikuasai semua. Nanti gubernur sampai kepala daerah semua dikuasai,” ujar Faisal Basri di Double Bar Coffee and Resto, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/9).
Menurutnya, jumlah suara Koalisi Merah Putih di daerah rata-rata bisa memenangkan calonnya, apabila pemilihan secara tidak langsung diberlakukan.
“Rata-rata (nasional) ya Aceh dia, Sumatera dia, Jabar dia. Kalau pemilihan seperti ini, setan pun bisa dicalonkan dan menang. Bangsat pun dia calonkan menang,” ungkap Faisal.
Menurutnya, apabila RUU ini disahkan, dia mengaku akan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan supaya dibatalkan, karena telah menodai demokrasi.
“Jadi enggak ada calon independen lagi secara otomatis. Tapi tenang sajalah jika sudah diputuskan kita bawa ke MK supaya dibatalkan deh tuh. Karena bukan saya saja yang dirugikan, tapi semua civil society juga nantinya akan berontak,” ujar Faisal. [cob]
Sumber : merdeka.com
