Timlo.net – Anggota dewan Provinsi Bali masih saja merengek soal gaji dianggap kecil dengan jumlah Rp 24 juta. Hebatnya lagi, belum ada satu bulan kerja mereka menuntut agar gaji dewan DPRD Bali berkisar Rp 50 juta.
Kenaikan jatah bulanan itu dipandang penting karena selama ini pendapatan para anggota dewan jalan di tempat.
“Selama ini (gaji) itu-itu saja. Gaji pokok ditambah tunjangan, kira-kira hanya Rp 24 juta,” ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Adi, Kamis (11/9).
Katanya, pendapatan Rp 24 juta tiap bulan itu adalah pendapatan kotor.
“(Pendapatan) Rp 24 juta itu (pendapatan) kotor karena belum dipotong untuk Gatriwara, fraksi, partai dan lain sebagainya. Praktis yang diterima sangat kecil,” tutur Dewa Rai, saat dihubungi sedang mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) dari Depdagri (Departemen Dalam Negeri) di Jakarta.
Idealnya, lanjut Dewa Rai, setiap bulan wakil rakyat di Renon mendapatkan jatah sekira Rp 50 juta.
“Idealnya (pendapatan dewan) dua kali (Rp 24 juta) itu. Ya, Rp 50 juta. Itu baru ideal. Sekarang terlalu kecil. Apalagi ini di Bali,” tegas mantan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali periode 2009-2014.
Katanya, dengan gaji tinggi jelas kinerja akan meningkat.
“Saya menjamin, gaji Rp 50 juta membuat dewan tidak akan korupsi atau sekedar mencari ceperan,” ujarnya. [hhw]
Sumber : merdeka.com