Boyolali – Bupati menginstruksikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) lolos dalam seleksi ditugaskan di Boyolali bagian Utara, menyusul masih banyaknya kebutuhan pengajar di wilayah itu. Kebijakan ini dilakukan untuk pemerataan ketersediaan PNS, pasalnya wilayah itu bisa dikata tertinggal dalam banyak sektor dibanding wilayah lain di Boyolali.
Seperti diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Boyolali, Darmanto, saat ini jumlah tenaga pendidik PNS masih jauh dari kata ideal. Di tiap kecamatan masih terdapat SD di mana tenaga PNS-nya hanya dua sampai tiga orang. Dengan keterbatasan jumlah PNS ini, otomatis pelayanan jadi kurang maksimal.
“Ini yang nanti harus menjadi pertimbangan bila moratorium dilakukan, pelaksanaanya tidak bisa dipukul rata. Idealnya, satu sekolah itu terdapat PNS guru enam orang,” terang Darmanto, Kamis (6/11).
Sementara terkait dengan wacana kebijakan moratorium didengungkan pemerintah pusat dianggap sebagai langkah tepat untuk penyeimbangan postur anggaran. Hanya langkah moratorium juga tidak bisa dipukul rata, menimbang dengan kebutuhan formasi PNS di masing-masing daerah.
Darmanto menambahkan, bila memang moratorium diberlakukan selama lima tahun penuh, pemerintah juga mesti menghitung berapa PNS pensiun tiap tahun. Boyolali dengan asumsi 400 sampai 500 PNS pensiun tiap tahun, dalam lima tahun setidaknya ada 2500 PNS purnatugas.
Moratorium juga mestinya tidak dipukul rata tiap daerah, semisal antara karakter wilayah kabupaten dan kota. Sebab kondisi geografis, jumlah penduduk dan sebagainya membuat karakteristik kebutuhan PNS berbeda.
