Timlo.net – Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan menegaskan, kebijakan penyesuaian tarif angkutan umum dilakukan masing-masing pemerintah daerah. Pernyataan itu ia ungkapkan menyusul banyaknya demonstrasi awak angkutan umum di sejumlah daerah.
“Kalau antar kota dalam provinsi itu keputusannya ada di gubernur. Kami hanya bisa berikan saran. Kalau dalam kota itu keputusannya di bupati atau walikota kecuali DKI di gubernur. Itu saja,” kata Jonan, Rabu (19/11).
Jonan memaparkan saran yang diberikan kepada kepala daerah terkait kenaikan tarif angkutan dalam kota.
“Begini loh, itu kan kalau ke daerah yah itu diserahkan ke gubernur atau walikota atau bupati. Saran kami begini, 10 persen itu kelipatan Rp 500. Jadi misalnya kalau Rp 3000 jadi Rp 3500. Kalau Rp 4000 naik 10% berapa? Jadi Rp 4500 gitu. Tapi misalnya biasanya Rp 7000 jadinya Rp 8000 yah. Kan kelipatan 500 tuh, kelipatannya pasti ke atas. Nggak mungkin ke bawah,” tutur Jonan.
Kementerian Perhubungan, lanjut Jonan, hanya menetapkan kebijakan untuk angkutan antar kota, antar provinsi. Sejauh ini, menurut Jonan, belum ada angkutan antar kota antar provinsi yang melakukan aksi mogok.
“Kalau antar kota dan antar provinsi sampai tadi siang kami nggak lihat adanya pemogokan dan sebagainya,” imbuh Jonan.
Menurut Jonan, Kementerian Perhubungan sudah menetapkan kenaikan tarif angkutan antar kota antar provinsi sebesar 10 persen meski Organda meminta kenaikan tarif sebesar 30 persen.
“Maksimum 10%,” singkatnya.
Namun, Jonan belum mau menjelaskan sanksi yang akan diterapkan apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut. “Kita lihat nanti,” tutup Jonan. [lia]
Sumber: merdeka.com
