Solo – Meski tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah dimulai, ratusan daerah di Indonesia belum mengalokasikan anggaran Pilkada. Bahkan, daerah yang sudah menyediakan anggaran, komisi pemilihan umum (KPU) daerah juga belum menerima Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Sebagian (KPU) daerah sudah terima NPHD, sebagian daerah lain belum. Padahal kepastian anggaran itu kan terletak pada ada tidaknya NPHD. Kalau hanya komitmen, itu belum menjamin kepastian anggaran,” kata Komisioner KPU, Arief Budiman, Jumat (24/4).
Menurut Arief, Pilkada serentak 2015 akan diikuti 269 daerah. Terdiri dari 201 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2015 dan 68 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada semester pertama 2016. Problem belum adanya ketersediaan anggaran mayoritas pada 68 daerah.
“68 daerah itu ikut Pilkada serentak karena perintah undang-undang. Jadi memang kelabakan (soal anggaran-red). Mereka kan berpikirnya ikut Pilkada serentak 2017,” ujarnya.
Arief melanjutkan, kepastian anggaran menjadi hal penting dan mendasar. Dimulainya tahapan semestinya juga didukung ketersediaan anggaran. Anggaran Pilkada juga harus cair tepat waktu.
“Ini kita sedang berfikir akan menuangkan dalam bentuk aturan. Jika sampai masa pendaftaran PPK/PPS ditutup, anggaran belum tersedia, KPU bisa melakukan penundaan tahapan. Resikonya daerah bisa saja tidak mengelar Pilkada,” beber dia.
Sebelumnya, Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo mengaku belum menerima NPHD anggaran Pilkada. Padahal saat ini tahapan Pilkada sudah dimulai berupa rekrutmen PPK dan PPS.
